Difference between revisions of "Panduan Kebangsaan: Pendidikan dan Teknologi Informasi"
Jump to navigation
Jump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) |
(→Visi (keyword): saya edit biar enak dibaca ya pak) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Visi (keyword)== | ==Visi (keyword)== | ||
* '''kemandirian''' - contoh, tidak tergantung pada vendor luar. | * '''kemandirian''' - contoh, tidak tergantung pada vendor luar. | ||
| − | * '''swadaya''' - contoh, masyarakat | + | * '''swadaya''' - contoh, masyarakat menginvestasikan dana sendiri untuk keperluan sendiri. |
* '''kuantitas''' - contoh, pemerataan hak pendidikan. | * '''kuantitas''' - contoh, pemerataan hak pendidikan. | ||
| − | * '''kualitas''' - contoh, | + | * '''kualitas''' - contoh, meningkatkan jumlah penulis buku / journal. |
* '''keamanan''' - contoh, mengatasi penipuan / spam di SMS / [[Internet]]. | * '''keamanan''' - contoh, mengatasi penipuan / spam di SMS / [[Internet]]. | ||
| − | * '''produsen''' - contoh, | + | * '''produsen''' - contoh, mengizinkan rakyat membuat sendiri infrastruktur telekomunikasinya. |
==Cuplikan Pembukaan UUD 45== | ==Cuplikan Pembukaan UUD 45== | ||
Revision as of 23:56, 9 April 2013
Visi (keyword)
- kemandirian - contoh, tidak tergantung pada vendor luar.
- swadaya - contoh, masyarakat menginvestasikan dana sendiri untuk keperluan sendiri.
- kuantitas - contoh, pemerataan hak pendidikan.
- kualitas - contoh, meningkatkan jumlah penulis buku / journal.
- keamanan - contoh, mengatasi penipuan / spam di SMS / Internet.
- produsen - contoh, mengizinkan rakyat membuat sendiri infrastruktur telekomunikasinya.
Cuplikan Pembukaan UUD 45
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
CATATAN Onno W. Purbo: Pada hari ini penjajahan bisa terjadi tidak secara fisik, sering kali berbentuk lisensi, copyright, pembatasan akses ke pengetahuan. Tujuannya juga UUD (Ujung Ujungnya Duit). MERDEKA!
Visi versi Nusantara 21 (1996-an)
“Menyediakan wahana berbasis teknologi telekomunikasi dan informatika nasional di dalam proses transformasi bangsa Indonesia dari masyarakat tradisional (traditional society) menjadi sebuah masyarakat yang berwawasan IPTEK dan berbasis pengetahuan (knowledge based society).”
Strategi Secara Umum
- swadaya - Pemerintah hanya perlu membuat kebijakan yang cerdas. Dalam banyak hal, seperti IT di rakyat, pemerintah sering kali tidak perlu mengeluarkan dana / uang (APBN). Tapi harus cerdas dalam membuat kebijakan. Jauhkan dari sekedar proyek & pengadaan barang, dekatkan pada empowerment masyarakat.
- kemandirian - Kebijakan perlu di tune, agar lebih menguntungkan rakyat banyak (kuantitas), bukan vendor / pabrikan saja. Kebijakan yang cerdas, akan memberikan kesempatan pada pada rakyat untuk menjadi pabrikan itu sendiri.
- kualitas - kerjasama lintas sektor di birokrasi. Baik pada tingkat kebijakan, strategic plan, maupun tactical plan.
- KITA BISA! - Bukan mustahil, jika rakyat Indonesia maju, Indonesia akan menjadi pempimpin dunia. Saat ini:
- Indonesia rangking ke 4-5 di Facebook.
- Indonesia rangking ke 4-5 di Twitter (termasuk yang suka membuat trending topik).
- Indonesia merupakan negara satu-satu-nya di dunia yang membebaskan frekuensi 2.4GHz dengan perjuangan.
- Indonesia sering menjadi referensi dunia untuk jaringan telekomunikasi rakyat. Beberapa orang Indonesia sering di undang keberbagai negara (berkembang) untuk memberikan workshop untuk jaringan telekomunikasi rakyat.
Pendidikan
- kuantitas - Saat ini per tahun ada sekitar 5 juta anak masuk SD. Sementara perguruan tinggi di Indonesia hanya mampu menelurkan sekitar 650.000+ sarjana / tahun. Dengan keterbatasan APBN dll, perlu strategi agar bangsa ini menjadi bangsa S1 minimal, bukan bangsa SD. Misalnya:
- Membuat proses belajar mengajar tidak tergantung infrastruktur, misalnya, homeschooling? e-learning? pendidikan luar sekolah? lebih banyak vocational?
- Membuat ijazah tidak lagi tergantung sekolah, misalnya, paket A?, paket B?, paket C?, paket A / B / C online?
- Membeli semua hak cipta buku pelajaran Indonesia dengan harga layak (mengubahnya menjadi creative commons license) dan menyebarkan dalam bentuk softcopy (free e-book) & mirror di berbagai server di OpenIX & IIX.
- kualitas - "Research University" hanya jargon? Penelitian perlu di tekankan untuk penelitian terapan yang dapat langsung bermanfaat untuk rakyat banyak. Publikasi ilmiah, 2001-2010, Singapura, Thailand, Malaysia > 30.000. Indonesia tidak sampai 8000. Contoh strategi kebijakan misalnya:
- Penilaian bukan sekedar dari publikasi ilmiah, tapi publikasi BUKU (sebaiknya free e-book) dengan creative commons license yang bisa diakses / dibaca / dimanfaatkan secara bebas (merdeka) oleh rakyat Indonesia.
- Membeli semua hak cipta buku Indonesia dengan harga layak, menggunakan creative commons license dan menyebarkan dalam bentuk softcopy (free e-book) & mirror di berbagai server di OpenIX & IIX.
- Semua tugas akhir mahasiswa, wajib menggunakan creative commons license, dan di upload ke Internet dalam bentuk softcopy (free e-book) untuk dapat di manfaatkan secara bebas (merdeka) oleh rakyat Indonesia. Konsekuensi plagiat harus di tangani secara serius oleh pembimbing tugas akhir, dewan kode etik, maupun aparat.
- Beri insentif dan bantuan bagi mereka yang mempublikasi tulisan secara bebas (creative commons license) di Internet, seperti, Wikipedia (http://id.wikipedia.org).
- kualitas - kurikulum tidak akan ada habis-habisnya untuk di bicarakan, satu hal yang kritis dalam kurikulum yang ada, tidak dibuka kesempatan anak untuk bereksplorasi, semua bentuknya instruksional.
- Buka lebih banyak kesempatan anak / siswa untuk memilih apa yang dia suka, mengeksplorasi apa yang dia suka.
- Ujian Nasional - mungkin dibutuhkan untuk probe kualitas pendidikan, tapi kalau di kultuskan akan mematikan potensi explorasi anak / siswa.
- keamanan - ada banyak masalah "keamanan" di dunia pendidikan, misalnya, kasus plagiat, praktek ijazah palsu, pornografi anak dll. Kita perlu memberdayakan aparat hukum agar bisa lebih berkiprah dalam menangani kasus-kasus ini.
Teknologi Informasi
- kemandirian - Kibarkan Kembali Indonesia Goes Open Source (IGOS). Semua software yang didanai oleh NKRI harus open source. Source code harus di buka dan di simpan di repository publik di Internet.
- Konsekuensi closed source menjadikan overhead cost > US$ 300 juta / tahun di alirkan ke vendor di luar negeri.
- Dukung komunitas developer lokal, seperti, BlankOn http://www.blankonlinux.or.id/
- kualitas - mengonline-kan sebanyak mungkin layanan pemerintah kepada rakyat. Khususnya untuk menghindari calo, perantara, kebocoran, mark-up. Teknik transaksi secara elektronik menjadi penting terutama masalah security, authentikasi & non-repudiation.
- kuantitas - memilih satu teknologi secara all-out / masif / habis-habisan (apakah itu LTE vs. GSM / 3G vs. WIMAX vs. CDMA) menguasai hulu hingga hilir dan juga pengembangan teknologi-nya. Atau kita akan memilih kebijakan seperti sekarang yang menjadikan Indonesia jadi pasar (konsumen) untuk banyak pilihan teknologi dengan konsekuensi kita tidak bisa mempunyai economic scale yang cukup untuk memproduksi dan menguasai untuk satu teknologi-pun?
- kualitas - kerjasama lintas sektor sangat sulit di birokrasi baik dari sisi kebijakan, strategic plan, tactical plan. Contoh, KPU 2014 butuh Rp. 2.4T untuk pendataan pemilih. Padahal KPU 2004 hanya butuh Rp. 400M dengan banyak mengandalkan tim relawan guru, pelajar, mahasiswa untuk data entry di bawah. Logikanya, data tersebut harusnya sudah ada di Database e-KTP atau DEPDAGRI.
- swadaya, kemandirian, produsen - Sifat teknologi - semakin hari semakin mudah, semakin murah, semakin user-friendly, semakin pandai. Konsekuensinya, sangat mudah untuk membuat infrastruktur sendiri, contoh ISP, RT/RW-net, HotSpot. Secara umum ada dua (2) jenis jaringan infrastruktur IP based di Indonesia, yaitu (a) Infrastruktur Formal dan (b) Infrastrktur Komunitas. Pertanyaannya - apakah rakyat di ijinkan (agar tanpa ijin / lisensi) dapat menggelar infastruktur sendiri ? FYI, ijin = overhead cost.
- kemandirian, produsen - Saat ini, lebih dari 180 juta SIM card terjual, pengguna HP lebih dari 120 juta. Kalau satu HP rata-rata seharga Rp. 300.000,- maka uang investasi yang ada dalam orde > Rp. 30 trilyun. Perlu strategi agar:
- Mewajibkan Pabrikan HP dengan tingkat penjualan tertentu relokasi pabrik ke Indonesia.
- Atau memberikan insentif tambahan bagi HP yang berpabrik di Indonesia.
- Insentif tambahan bagi pabrikan HP untuk bekerjasama kurikulum teknologi HP di kampus-kampus untuk penyiapan SDM maupun mengembangan teknologi / apps.
- kemandirian - Tambahkan pada kebijakan Universal Service Obligation (USO) operator telekomunikasi agar men-zakat-kan akses Internet untuk sekolah di Indonesia. Saat ini ada sekitar 220.000 sekolah, 45+ juta siswa, 3 juta guru di Indonesia. Ada sekitar 60 juta pengguna Internet di Indonesia. Dengan zakat 220.000 sambungan Internet (< 0.5% akses) ke sekolah? Bukan mustahil kita melihat 45+ juta (>20%) bangsa Indonesia menjadi IT literate?
- kemandirian - kembangkan teknologi untuk komputer / laptop di bawah Rp. 1 juta, gunakan creative commons license pada disain teknologi tersebut untuk bisa digunakan secara bebas dan murah di sekolah-sekolah.
- swadaya, produsen - Secara teknologi membuat & mengoperasikan sentral telepon & konfigurasi nomor +62 sangat mudah, murah & sederhana sekali.
- Ijinkan rakyat untuk mengoperasikan sentral telepon sendiri berbasis SIP.
- Ubah RFC di KEMKOMINFO agar memberikan alokasi kode area di bawah kode negara +62 untuk rakyat.
- swadaya, produsen - Harga BTS Selular komersial Rp. 1.5-3M, harga OpenBTS dengan kemampuan yang sama sekitar Rp. 150 juta. Kebijakan agar rakyat dapat berkomunikasi dengan murah:
- kemandirian, produsen - pendidikan dan industri harus merupakan strategi yang terintegrasi dalam mempercepat penyebaran & perputaran ilmu pengetahuan yang membuat spin off terbangun-nya industri lokal.
- keamanan - Penyalahgunaan dunia maya, sebetulnya cukup meresahkan, seperti, penipuan melalui Internet / SMS? spam SMS?. Saat ini rakyat bingung harus melapor kemana? Perlu memberdayakan aparat untuk dapat melakukan manouver yang lebih baik di dunia maya.