Filosofy: Sisi Ekstrim Konsekuensi Internet di Indonesia
Jump to navigation
Jump to search
Jika saja semua program pemberdayaan masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh para sukarelawan AWARI, KPLI, APJII, JII berhasil dengan baik. Di tahun 200x kita melihat 200 juta bangsa Indonesia ada di Internet – apa yang akan terjadi dengan bangsa ini? Beberapa hal yang akan menarik untuk di simak:
- Bangsa Indonesia saat itu pasti tidak lagi berjuang menggunakan otot-nya tapi lebih bertumpu pada otak-nya. Bukan mustahil tawuran, penodongan, pemerkosaan dll akan berkurang banyak.
- GNP & GDP Indonesia akan meningkat tajam. Nilai tambah yang besar akan tumbuh dengan sendirinya dari added value yang diberikan oleh massa berpengetahuan tinggi ini.
- “one man one vote” – fungsi “P” di DPR & MPR menjadi dipertanyakan? Jadi apakah kita masih memerlukan DPR & MPR? Mekanisme kepartaian menjadi dipertanyakan? Masih perlukah itu semua? Apakah tidak lebih mengkotak-kotakan bangsa ini?
Siapkah bangsa ini untuk pola yang amat sangat transparan ini? Bayangkan:
- Jika seseorang pejabat / lembaga melakukan kesalahan sekecil apapun, maka kritikan akan langsung dapat secara bertubi-tubi dalam media yang terbuka di Internet.
- Jika ada pejabat yang kurang mampu & kurang tanggap, maka dengan sangat mudah di audit oleh masyarakat banyak dari cara menanggapi masalah-nya di depan umum.
- Mampukah para petinggi melakukan debat di publik? Yang membutuhkan kemampuan, intelektualitas yang tinggi. Publik Internet berbeda dengan publik biasanya karena orang di Internet umumnya orang yang berpendidikan tidak bisa sembarangan di kelabuhi.
- Sangat mudah membeberkan sebuah perkara ke masyarakat dengan men-scan semua bukti dan di hosting di situs Web atau di forward ke semua mailing list. Masyarakat akhirnya yang akan menjadi hakim, masyarakat Internet akan menentukan siapa yang benar & yang salah. Di tahun 2000-2001-an, hal ini telah terjadi & saya lakukan pada kasus pelanggaran hak azasi manusia yang menimpa istri saya oleh kantor-nya Natural Resources Management Program (NRM) yang biayai oleh USAID (Amerika Serikat).
Pada sisi yang lebih positif:
- Transparansi ilmu pengetahuan menjadi lebih mudah & murah. Akhirnya masyarakat dapat membangun sendiri dengan swadaya masyarakat & mandiri. Utangan ke Bank Dunia, ADB & IMF menjadi tidak relevan.
- Konsep pemberdayaan masyarakat & community based development menjadi sangat dominan. Akan dipertanyakan pola-pola lama dalam pembangunan di Indonesia seperti pilot project & proyek top-down yang memposisikan pemerintah sebagai player pembangunan Indonesia bukan fasilitator dengan konsekuensi banyaknya KKN & kegagalan dalam kelanjutan proyek untuk bisa mandiri.