Beberapa Isu Critical Pendidikan & Teknologi Republik Indonesia
Tulisan ini merupakan catatan & pertanyaan yang mungkin menjadi sangat penting & strategis khususnya di bidang pendidikan & teknologi di Republik Indonesia.
Pendidikan
- Pendidikan adalah Hak Azasi Manusia (HAM). Saat ini per tahun ada sekitar 5 juta anak masuk SD. Sementara perguruan tinggi di Indonesia hanya mampu menelurkan sekitar 650.000 sarjana / tahun. Apakah DIKNAS menjamin bahwa bangsa Indonesia pasti bodoh?
- Argumentasi klasik jumlah infrastruktur gedung sekolah, perguruan tinggi terbatas biasanya digunakan. Apakah ada strategi lain yang bisa digunakan? Supaya bangsa ini bisa jadi pandai tanpa harus tergantung pada infrastuktur fisik?
- Ujian Nasional - apakah reliable? akurat? terpercaya?
Pertanyaan Filosofis
- Ijasah / Sertifikat vs. Ilmu / Pengetahuan - pilih mana?
- Copy Right vs. Copy Left - pilih mana?
- Proprietary vs. Open Source - pilih mana?
- Pilih banyak teknologi? vs. Satu teknologi tapi masif? (LTE vs. GSM / 3G vs. WIMAX vs. CDMA)?
Teknologi
- Sifat teknologi - semakin hari semakin mudah, semakin murah, semakin user-friendly, semakin pandai. Konsekuensinya, sangat mudah untuk membuat infrastruktur sendiri, contoh ISP, RT/RW-net, HotSpot. Pertanyaannya - apakah rakyat di ijinkan untuk menggelar infastruktur sendiri?
- Saat ini, lebih dari 180 juta SIM card terjual, pengguna HP lebih dari 120 juta. Kalau satu HP rata-rata seharga Rp. 300.000,- maka uang investasi yang ada dalam orde puluhan trilyun. Berapa pabrik HP di Indonesia? Mengapa bisa demikian?
- Saat ini ada sekitar 220.000 sekolah, 45+ juta siswa, 3 juta guru di Indonesia. Ada sekitar 60 juta pengguna Internet di Indonesia. Mungkinkah 220.000 sambungan Internet (< 0.5% akses) di zakat-kan untuk sekolah? Bukan mustahil kita melihat 45+ juta (>20%) bangsa Indonesia menjadi IT literate?
- Harga BTS Selular komersial Rp. 1.5-3M, harga OpenBTS dengan kemampuan yang sama sekitar Rp. 150 juta. Mungkinkah rakyat menggunakan teknologi ini? Bagaimana pengaturan frekuensinya?
- Secara teknologi membuat & mengoperasikan sentral telepon & konfigurasi nomor +62 sangat mudah, murah & sederhana sekali. Mungkinkah rakyat memperoleh alokasi kode area / nomor telepon sendiri? bukan dari operator?