Difference between revisions of "Siapa Bilang OpenBTS Ilegal?"

From OnnoWiki
Jump to navigation Jump to search
 
(46 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 8: Line 8:
 
* Beberapa dosen di perguruan '''MELARANG''' mahasiswa-nya untuk tugas akhir [[OpenBTS]].
 
* Beberapa dosen di perguruan '''MELARANG''' mahasiswa-nya untuk tugas akhir [[OpenBTS]].
  
−
Bisa jadi kalau kebablasan ini dibiarkan, bukan mustahil lama kelamaan bangsa ini jadi bodoh karena teknologi "break through" di anggap Najis & Haram!
+
Bisa jadi kalau kebablasan ini dibiarkan, bukan mustahil lama kelamaan bangsa ini jadi bodoh karena teknologi "break through" mungkin akan di anggap '''''Najis & Haram!'''''
  
 +
Mungkin kebanyakan Regulator, komentarnya tidak jauh dari “Rakyat WAJIB tunduk peraturan, WAJIB minta ijin, WAJIB bayar pajak, WAJIB punya lisensi, WAJIB A, WAJIB B, WAJIB C diluar itu ILEGAL”. Tidak banyak regulator yang memberdayakan, seperti, “Rakyat HAK anda menjadi pandai, HAK memperoleh informasi, HAK akses telekomunikasi, HAK A, HAK B, HAK C”. Lebih keren lagi kalau Regulator berani bicara, “Silahkan kami di tuntut kalau tidak bisa memenuhi HAK ASASI MANUSIA dan HAK RAKYAT”
  
−
==Aturan Buatan Manusia Bukan TUHAN!==
+
==Aturan Buatan Manusia Bukan '''''TUHAN!'''''==
  
 
Yang lebih mengerikan lagi,  
 
Yang lebih mengerikan lagi,  
 
Regulator di Indonesia sering kali melihat "aturan" seperti sesuatu yang fix yang dibuat oleh TUHAN.
 
Regulator di Indonesia sering kali melihat "aturan" seperti sesuatu yang fix yang dibuat oleh TUHAN.
 
Aturan adalah harga mati, tidak bisa di tawar dengan alasan ini di atur secara internasional dll.
 
Aturan adalah harga mati, tidak bisa di tawar dengan alasan ini di atur secara internasional dll.
 +
  
 
Yang lebih menyedihkan lagi, sering sekali Regulator '''BERSEMBUNYI''' di balik aturan, ini terutama terjadi saat debat publik (terus terang saya paling sebel kalau debat dengan birokrat / regulator model ini).
 
Yang lebih menyedihkan lagi, sering sekali Regulator '''BERSEMBUNYI''' di balik aturan, ini terutama terjadi saat debat publik (terus terang saya paling sebel kalau debat dengan birokrat / regulator model ini).
 
Seakan-akan aturan itu SESUATU banget.
 
Seakan-akan aturan itu SESUATU banget.
 +
  
 
Padahal kenyataan hidup di dunia ini
 
Padahal kenyataan hidup di dunia ini
Line 24: Line 27:
 
* Aturan biasanya dibuat untuk tujuan tertentu. Tujuan tersebut belum tentu berpihak pada rakyat banyak, kadang lebih berpihak pada operato / investor / pendapatan negara.
 
* Aturan biasanya dibuat untuk tujuan tertentu. Tujuan tersebut belum tentu berpihak pada rakyat banyak, kadang lebih berpihak pada operato / investor / pendapatan negara.
 
* Aturan karena keterbatasan asumsi & pengetahuan pembuatnya, bisa salah dengan berjalannya waktu.
 
* Aturan karena keterbatasan asumsi & pengetahuan pembuatnya, bisa salah dengan berjalannya waktu.
−
* Aturan itu di jamin cepat kadaluarsa apalagi di dunia teknologi yang perkembangannya demikian cepat,  
+
* Aturan itu di jamin cepat kadaluarsa apalagi di dunia teknologi yang perkembangannya demikian cepat,
 
* Aturan '''BISA''' berubah dan diubah oleh kita, contoh [[Sejarah Internet Indonesia:Pembebasan Frekuensi 2.4Ghz | Kisah Pembebasan Frekuensi 2.4GHz di Indonesia]].
 
* Aturan '''BISA''' berubah dan diubah oleh kita, contoh [[Sejarah Internet Indonesia:Pembebasan Frekuensi 2.4Ghz | Kisah Pembebasan Frekuensi 2.4GHz di Indonesia]].
 +
  
 
Biasanya seorang teknokrat (bukan birokrat) & negarawan yang baik akan tanggap terhadap perubahan ini supaya bisa semaksimal mungkin dapat di eksploitasi manfaatnya bagi kesejahteraan bangsa. Hanya saja, nampaknya, kebanyakan pemegang pemerintahan hari ini bukan kategori ini.
 
Biasanya seorang teknokrat (bukan birokrat) & negarawan yang baik akan tanggap terhadap perubahan ini supaya bisa semaksimal mungkin dapat di eksploitasi manfaatnya bagi kesejahteraan bangsa. Hanya saja, nampaknya, kebanyakan pemegang pemerintahan hari ini bukan kategori ini.
Line 33: Line 37:
 
==Penggunaan OpenBTS di Operator Selular Indonesia==
 
==Penggunaan OpenBTS di Operator Selular Indonesia==
  
−
Penggunaan OpenBTS di Operator Selular di Indonesia tidak masalah secara teknologi. Yang perlu dilakukan minimal
+
Penggunaan [[OpenBTS]] di Operator Selular di Indonesia tidak masalah secara teknologi. Yang perlu dilakukan minimal
  
−
* OpenBTS berbicara menggunakan protokol SIP, yang digunakan di softswitch.
+
* [[OpenBTS]] berbicara menggunakan protokol [[SIP]], yang digunakan di softswitch.
−
* Interkoneksi softswitch openbts ke softswitch selular. skenario ini, jika openbts menggunakan softswitch lokal.
+
* Interkoneksi [[softswitch]] [[openbts]] ke [[softswitch]] selular. skenario ini, jika [[openbts]] menggunakan softswitch lokal.
−
* OpenBTS secara langsung menggunakan softswitch operator selular.
+
* [[OpenBTS]] secara langsung menggunakan [[softswitch]] operator selular.
−
* OpenBTS menggunakan Teknologi ENUM untuk penomoran, teknologi ini merupakan bagian dari teknologi 4G yang mungkin belum di implementasikan dengan baik oleh operator telekomunikasi di Indonesia sekarang.
+
* [[OpenBTS]] menggunakan Teknologi [[ENUM]] untuk penomoran, teknologi ini merupakan bagian dari teknologi 4G yang mungkin belum di implementasikan dengan baik oleh operator telekomunikasi di Indonesia sekarang.
  
−
Dari sisi regulasi, kemungkinan hanya harus type approval peralatan OpenBTS sesuai peraturan yang ada.  
+
Dari sisi regulasi, kemungkinan hanya harus type approval peralatan [[OpenBTS]] sesuai peraturan yang ada.  
  
−
Jelas disini bahwa untuk keperluan Operator Selular, OpenBTS secara prinsip hanya masalah interkoneksi antara jaringan konvensional dengan jaringan OpenBTS yang agak beda sedikit arsitekturnya.
+
Jelas disini bahwa untuk keperluan Operator Selular, [[OpenBTS]] secara prinsip hanya masalah interkoneksi antara jaringan konvensional dengan jaringan [[OpenBTS]] yang agak beda sedikit arsitekturnya.
  
−
==Peluang OpenBTS di UU Telekomunikasi bagi masyarakat==
 
  
−
Apakah OpenBTS ilegal untuk komunitas & masyarakat? Itu barangkali pertanyaan yang paling mendasar yang banyak dicari orang.
+
==Peluang OpenBTS di Undang Undang==
 +
 
 +
'''''Apakah [[OpenBTS]] ilegal untuk komunitas & masyarakat?'''''
 +
 
 +
Itu barangkali pertanyaan yang paling mendasar yang banyak dicari orang. Padahal jelas-jelas menurut '''''Universal Declaration of Human Rights''''' en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights, tertulis dengan jelas di
 +
 
 +
Article 19
 +
Everyone has the right to freedom of opinion and expression;
 +
this right includes freedom to hold opinions without interference
 +
and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
 +
 
 +
Article 26 (1) Everyone has the right to education.
 +
 
 +
Jelas bahwa akses pada informasi dan pengetahuan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Jika ada negara yang tidak memenuhi hak tersebut pada rakyatnya, maka sebetulnya negara tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
 +
 
  
 
Mari kita mengacu ke Undang Undang Telekomunikasi tepatnya UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Perhatikan baik-baik semangat yang ada dari UU Telekomunikasi di pasal 3 yang bunyinya.
 
Mari kita mengacu ke Undang Undang Telekomunikasi tepatnya UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Perhatikan baik-baik semangat yang ada dari UU Telekomunikasi di pasal 3 yang bunyinya.
  
 
  Pasal 3
 
  Pasal 3
−
  Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara '''''adil dan merata''''', mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.
+
  Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa,
 +
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara '''''adil dan merata''''',
 +
mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.
  
 
Kenyataan hidup di republik ini,
 
Kenyataan hidup di republik ini,
Line 59: Line 78:
 
* Apakah harga akses jaringan di Indonesia sudah '''''adil dan merata'''''?
 
* Apakah harga akses jaringan di Indonesia sudah '''''adil dan merata'''''?
  
−
Kalau jawabannya '''''TIDAK''''', maka sebetulnya pemerintah yang memberikan ijin kepada operator telekomunikasi telah gagak menjalankan fungsinya yang di amanatkan pada Pasal 3 UU Telekomunikasi.
+
Kalau jawabannya '''''TIDAK''''', maka sebetulnya pemerintah yang memberikan ijin kepada operator telekomunikasi telah gagal menjalankan fungsinya yang di amanatkan pada Pasal 3 UU Telekomunikasi. Yang agak mengerikan sebetulnya pemerintah telah melanggar Hak Asasi Manusia.
 +
 
 +
 
 +
Padahal kalau kita baca lebih lanjut Undang Undang Telekomunikasi sebetulnya ada kunci yang sangat menarik, perhatikan baik-baik pasal 30 khususnya yang di bold,
  
 +
Pasal 30
  
 +
(1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau
 +
penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan
 +
akses di daerah tertentu, maka '''''penyelenggara telekomunikasi
 +
'''''khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a,'''''
 +
'''''dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi''''' dan atau jasa
 +
telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
 +
huruf a dan huruf b setelah mendapat izin Menteri.
  
 +
(2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau
 +
penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan
 +
akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
 +
penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat
 +
melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau
 +
jasa telekomunikasi.
  
−
Pasal 30
+
(3) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud
−
(1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau
+
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
−
penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan
+
 
−
akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi
+
 
−
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a,
+
Jadi jelas jika penyelenggara jaringan maupun jasa belum dapat menyediakan akses ke daerah tertentu, maka '''Penyelenggara telekomunikasi khusus DAPAT menyelenggarakan jaringan telekomunikasi'''
−
dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa
+
 
−
telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
+
Perhatikan baik-baik Pasal 30 ayat 2, infrastruktur yang dibuat oleh jaringan telekomunikasi khusus tidak bisa semena-mena disingkirkan di kemudian hari.
−
huruf a dan huruf b setelah mendapat izin Menteri.
+
 
−
(2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau
+
 
−
penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan
+
Pertanyaannya, siapakah penyelenggara telekomunikasi khusus ini? apa syaratnya? ini di jelaskan di Pasal 8 Undang Undang Telekomunikasi. Perhatikan baik-baik kalimat yang di bold,
−
7
+
 
−
akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
+
 
−
penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat
+
Pasal 8
−
melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau
+
 
−
jasa telekomunikasi.
+
(1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan
−
(3) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud
+
jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
−
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
+
Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh badan
 +
hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan
 +
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 +
  a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 +
  b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 +
  c. badan usaha swasta; atau
 +
  d. koperasi.
 +
 
 +
(2) '''''Penyelenggaraan telekomunikasi khusus''''' sebagaimana dimaksud
 +
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh:
 +
  a. '''''perseorangan''''';
 +
  b. instansi pemerintah;
 +
  c. '''''badan hukum'''''' selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan
 +
  atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
 +
 
 +
(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi se-
 +
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
 +
Peraturan Pemerintah.
 +
 
 +
disini jelas sekali di mungkinkan perorangan maupun badan hukum lainnya membuat jaringan telekomunikasi terutama di daerah yang tidak ada infrastruktur telekomunikasinya.
  
  
Line 86: Line 141:
 
==Peluang OpenBTS di PP KOMINFO==
 
==Peluang OpenBTS di PP KOMINFO==
  
−
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.I
+
Argumentasi dari regulator biasanya, tadikan hanya di Undang Undang, Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menterinya mana? Mari kita lihat bersama Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Terus terang, tampaknya si pembuatan Keputusan Menteri membuat sesuatu yang tidak konsisten. Tapi pada prinsip-nya peluang untuk rakyat membuat sendiri jaringan tetap ada. Mari kita simak bersama.
 +
 
 +
Kuncinya ada di Pasal 6, perhatikan kalimat yang di bold,
 +
 
 +
 
 +
Pasal 6
 +
(1) Dalam hal '''''tidak tersedia jaringan telekomunikasi''''' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),
 +
'''''penyelenggara jasa telekomunikasi dapat membangun jaringan telekomunikasi.'''''
 +
 
 +
(2) Jaringan telekomunikasi yang dibangun oleh penyelenggara jasa telekomunikasi
 +
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang disewakan kepada pihak lain.
 +
 
 +
 
 +
Jelas di Pasal 6 ayat 1, jika tidak tersedia jaringan telekomunikasi, maka penyelenggara jasa telekomunikasi dapat membangun jaringan telekomunikasi. Jadi non-operator telekomunikasi dapat membangun jaringan telekomunikasi asal mempunyai lisensi jasa telekomunikasi.
 +
 
 +
Sementara di UU Telekomunikasi lebih jelas bahwa perorangan atau badan hukum non-penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dapat membuat jaringan telekomunikasi di daerah yang tidak ada jaringannya. Agak bertentangan sebetulnya, mungkin penulis keputusan menteri lupa. Biasalah.
 +
 
 +
 
 +
Pertanyaan selanjutnya, siapakah? apakah penyelenggara jasa telekomunikasi itu? Perhatian baik-baik Pasal 3 s/d 5 berikut,
 +
 
 +
Pasal 3
 +
(1) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas:
 +
    a. '''''Penyelenggaraan jasa teleponi dasar;'''''
 +
    b. Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;
 +
    C. Penyelenggaraan jasa multimedia.
 +
 
 +
(2) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
 +
dan huruf c dapat dilakukan secara jual kembali.
 +
 
 +
Pasal 4
 +
Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
 +
merupakan penyelenggaraan yang jumlah penyelenggaranya tidak dibatasi.
 +
 
 +
Pasal 5
 +
(1) Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi
 +
menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.
 +
 
 +
(2) Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menggunakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
 +
dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.
 +
 
 +
 
 +
Dari ke tiga (3) jenis penyelenggara jasa telekomunikasi, yang cocok untuk [[OpenBTS]] adalah penyelenggara jasa telephoni dasar. Untuk lebih jelasnya kita simak Pasal 14 yang bunyinya
 +
 
 +
Pasal 14
 +
(1) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar diselenggarakan oleh:
 +
    a. penyelenggara jaringan tetap lokal;
 +
    b. penyelenggara jaringan bergerak seluier;
 +
    c. penyelenggara jaringan bergerak satelit; atau
 +
    d. penyelenggara radio trunking.
 +
 
 +
(2) '''''Penyelenggaraan jasa teleponi dasar dapat diselenggarakan''''' oleh
 +
'''''selain penyelenggara jaringan telekomunikasi''''' sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
 +
wajib mendapat izin dari Menteri.
 +
 
 +
Jelas bahwa penyelenggara jasa teleponi dasar dapat dilakukan oleh non-operator asal ada ijin Menteri. Jadi secara prinsip rakyat Indonesia bisa mengoperasikan [[OpenBTS]] memang yang agak rewel harus pakai ijin menteri untuk memperoleh ijin penyelenggaraan jasa teleponi dasar. Semoga Pak Menteri tidak akan pegal tangannya untuk menanda tangani ijin penyelenggaraan jasa teleponi dasar bagi ribuan desa yang tidak ada sinyal.
 +
 
 +
Mari kita cermati lebih dekat cara Regulator Mengalokasi kan frekuensi khususnya GSM di Indonesia.
 +
 
 +
==Alokasi Frekuensi GSM==
 +
 
 +
Alokasi frekuensi sebetulnya dapat di lakukan berdasarkan
 +
 
 +
* '''lokasi / wilayah yang sifatnya spatial.'''
 +
* band / frekuensi.
 +
 
 +
Sayangnya karena keterbatasan teknologi informasi yang ada di pemerintah tampaknya alokasi frekuensi hanya berdasarkan band / frekuensi saja.
 +
 
 +
Khususnya untuk GSM alokasi frekuensi yang ada di kutip dari julitra.wordpress.com/2009/01/24/melihat-kembali-alokasi-frekuensi-operator-gsm/ adalah sebagai berikut
 +
 
 +
'''BAND GSM900'''
 +
 
 +
{|border="1" cellpadding=2 style="border-collapse: collapse"
 +
!GSM900
 +
!AWAL
 +
!AKHIR
 +
!AWAL
 +
!AKHIR
 +
!AWAL
 +
!AKHIR
 +
|-
 +
!Downlink
 +
|935
 +
|945
 +
|945
 +
|952.5
 +
|952.5
 +
|960
 +
|-
 +
!Uplink
 +
|890
 +
|900
 +
|900
 +
|907.5
 +
|907.5
 +
|915
 +
|-
 +
![[ARFCN]]
 +
|0
 +
|50
 +
|50
 +
|87.5
 +
|87.5
 +
|125
 +
|-
 +
!Koreksi Downlink
 +
|935.2
 +
|944.8
 +
|945.2
 +
|952.4
 +
|952.6
 +
|959.8
 +
|-
 +
!Koreksi Uplink
 +
|890.2
 +
|899.8
 +
|900.2
 +
|907.4
 +
|907.6
 +
|914.8
 +
|-
 +
!Koreksi [[ARFCN]]
 +
|1
 +
|49
 +
|51
 +
|87
 +
|88
 +
|124
 +
|-
 +
!Operator
 +
|
 +
|INDOSAT
 +
|
 +
|TELKOMSEL
 +
|
 +
|XL
 +
|}
 +
 
  
 +
'''BAND 1800'''
  
−
Pasal 14
+
{|border="1" cellpadding=2 style="border-collapse: collapse"
 +
!DCS1800
 +
!AWAL
 +
!AKHIR
 +
!AWAL
 +
!AKHIR
 +
!AWAL
 +
!AKHIR
 +
!AWAL
 +
!AKHIR
 +
|-
 +
!Downlink
 +
|1805
 +
|1812.5
 +
|1812.5
 +
|1817.5
 +
|1817.5
 +
|1825
 +
|1825
 +
|1840
 +
|-
 +
!Uplink
 +
|1710
 +
|1717.5
 +
|1717.5
 +
|1722.5
 +
|1722.5
 +
|1730
 +
|1730
 +
|1745
 +
|-
 +
![[ARFCN]]
 +
|511
 +
|548.5
 +
|548.5
 +
|573.5
 +
|573.5
 +
|611
 +
|611
 +
|686
 +
|-
 +
!Koreksi Downlink
 +
|1805.2
 +
|1812.4
 +
|1812.6
 +
|1817.4
 +
|1817.6
 +
|1824.8
 +
|1825.2
 +
|1839.8
 +
|-
 +
!Koreksi Uplink
 +
|1710.2
 +
|1717.4
 +
|1717.6
 +
|1722.4
 +
|1722.6
 +
|1729.8
 +
|1730.2
 +
|1744.8
 +
|-
 +
!Koreksi [[ARFCN]]
 +
|512
 +
|548
 +
|549
 +
|573
 +
|574
 +
|610
 +
|612
 +
|686
 +
|-
 +
!Operator
 +
|
 +
|XL
 +
|
 +
|INDOSAT
 +
|
 +
|TELKOMSEL
 +
|
 +
|AXIS
 +
|}
  
−
(1)  Penyelenggaraan jasa teleponi dasar diselenggarakan oleh:
 
  
−
a. penyelenggara jaringan tetap lokal;
+
{|border="1" cellpadding=2 style="border-collapse: collapse"
−
b. penyelenggara jaringan bergerak seluier;
+
!DCS1800
−
c. penyelenggara jaringan bergerak satelit; atau
+
!AWAL
−
d. penyelenggara radio trunking.
+
!AKHIR
 +
!AWAL
 +
!AKHIR
 +
!AWAL
 +
!AKHIR
 +
!AWAL
 +
!AKHIR
 +
|-
 +
!Downlink
 +
|1840
 +
|1845
 +
|1845
 +
|1860
 +
|1860
 +
|1870
 +
|1870
 +
|1880
 +
|-
 +
!Uplink
 +
|1745
 +
|1750
 +
|1750
 +
|1765
 +
|1765
 +
|1775
 +
|1775
 +
|1785
 +
|-
 +
![[ARFCN]]
 +
|686
 +
|711
 +
|711
 +
|786
 +
|786
 +
|836
 +
|836
 +
|886
 +
|-
 +
!Koreksi Downlink
 +
|1840.2
 +
|1844.8
 +
|1845.2
 +
|1859.8
 +
|1860.2
 +
|1869.8
 +
|1870.2
 +
|1878.8
 +
|-
 +
!Koreksi Uplink
 +
|1745.2
 +
|1749.8
 +
|1750.2
 +
|1764.8
 +
|1765.6
 +
|1774.8
 +
|1775.2
 +
|1784.8
 +
|-
 +
!Koreksi [[ARFCN]]
 +
|687
 +
|710
 +
|712
 +
|785
 +
|787
 +
|835
 +
|837
 +
|885
 +
|-
 +
!Operator
 +
|
 +
|TELKOMSEL
 +
|
 +
|INDOSAT
 +
|
 +
|TELKOMSEL
 +
|
 +
|THREE
 +
|}
  
−
(2) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar dapat diselenggarakan oleh selain penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan wajib mendapat izin dari Menteri.
 
  
 +
===Kesimpulan Alokasi Frekuensi GSM===
  
 +
Kesalahan fatal pemerintah adalah, seluruh alokasi frekuensi [[GSM]] sudah di alokasikan ke Operator untuk memberikan layanan ke seluruh republik Indonesia. Konsekuensinya operator selular '''''WAJIB''''' memberi sinyal sampai ke desa-desa terpencil maupun puncak-puncak gunung yang secara ekonomis tidak menguntungkan.
  
  
−
Pasal 3
+
Masalahnya jelas terjadi pada wilayah yang tidak ada sinyal seperti
 +
* Daerah Pedesaan
 +
* Daerah Rural
 +
* Daerah Gunung
 +
* Daerah Perbatasan
 +
* Daerah yang terkena bencana alam.
  
−
(1)  Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas:
 
  
−
a. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
+
Apakah Hak Asasi Manusia rakyat desa harus di korbankan? Beberapa alternatif solusi,
−
b. Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;
 
−
C. Penyelenggaraan jasa multimedia.
 
  
−
(2) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c dapat dilakukan secara jual kembali.
+
* Perlu kebijakan alokasi frekuensi yang sifatnya spatial berdasarkan wilayah.
 +
* Operator dituntut membangun infrastruktur di wilayah yang tidak menguntungkan.
 +
* Pemanfaatan [[Universal Service Obligation]] (yang naga-naganya implementasinya banyak yang menyimpang / tidak berhasil dengan baik katanya).
 +
* Rakyat membangun di wilayah yang tidak ada sinyal. Sesuai dengan peluang yang diberikan oleh UU Telekomunikasi maupun KEPMEN 21/2001.
  
−
Pasal 4
 
  
−
Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan penyelenggaraan yang jumlah penyelenggaranya tidak dibatasi.
+
Diantara pilihan yang ada [[OpenBTS]] bisa menjadi solusi utama bagi berbagai alternatif yang ada. Jika pemerintah tidak sanggup atau tidak mau pusing, lebih baik berikan ijin pada rakyat untuk membangun sendiri.
  
−
Pasal 5
+
==Alternatif Startegi Pergerakan OpenBTS di ICTWATCH.COM dan komunitas==
  
−
(1) Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.
+
Berdasarkan pengalaman [[Sejarah Internet Indonesia:Pembebasan Frekuensi 2.4Ghz | perjuangan pembebasan frekuensi 2.4GHz]] yang makan waktu belasan tahun, korban akan banyak berjatuhan jika kita memilih jalan yang sangat frontal untuk mengubah kebijakan. Maklum, atas nama kepentingan negara, para penguasa negeri ini di sahkan untuk memobilisasi aparat untuk membrangus rakyat yang nakal
  
−
(2) Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menggunakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.
 
  
 +
Untuk memenangkan pertempuan modern secara umum dapat dilihat dalam 3 lini, yaitu
  
−
Pasal 6
+
* Bertumpu pada power, kekuasaan, jabatan, kedudukan.
 +
* Bertumpu pada uang, investasi, operator, bisnis, usaha
 +
* Bertumpu pada rakyat, massa
  
−
(1) Dalam hal tidak tersedia jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), penyelenggara jasa telekomunikasi dapat membangun jaringan telekomunikasi.
 
  
−
(2) Jaringan telekomunikasi yang dibangun oleh penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang disewakan kepada pihak lain.
+
Terus terang ICTWATCH.COM dan komunitas tidak mempunyai '''''power''''' dan '''''uang''''', oleh karenanya ICTWATCH.COM dan komunitas mau tidak mau tidak ada pilihan harus bertumpu pada rakyat dan massa. Dalam bahasa keren-nya '''People's Power''''
  
 +
===Strategis Taktis Bertumpu pada People's Power===
  
 +
Strategi Taktis untuk menggalang massa yang besar dengan dana seminimal mungkin adalah memandaikan rakyat secara swadaya masyarakat. Ini adalah jalan yang paling aman, paling elegan kaum penguasa, aparat bahkan operator akan segan pada mereka yang mengambil jalur ini.
  
−
* Ijin penyelenggara jasa telephoni dasar.
 
−
* Ijin untuk membuat infrastruktur di daerah yang tidak ada infrastruktur bagi penyelenggara jasa telephony dasar.
 
  
−
==Alternatif Startegi Pergerakan OpenBTS di ICTWATCH.COM==
+
Langkah real yang sederhana antara lain adalah,
  
−
* Memandaikan rakyat.
+
* Membuat / mendukung artikel, e-book, buku, wiki tentang [[OpenBTS]]
−
* Mendukung Tugas Akhir mahasiswa.
 
 
* Memberikan roadshow / workshop di daerah, kampus, sekolah.
 
* Memberikan roadshow / workshop di daerah, kampus, sekolah.
 +
* Partisipasi aktif di talkshow di media cetak, online, radio, televisi tentang regulasi telekomunikasi khsusunya [[OpenBTS]].
 +
* Partisipasi aktif di berbagai forum online, mailing list, twitwar sekitar regulasi telekomunikasi dan [[OpenBTS]].
 +
* ICTWATCH.COM dan komunitas mendukung mereka yang ingin Kerja Praktek, PKL tentang [[OpenBTS]]
 +
* ICTWATCH.COM memberikan tempat dan dukungan Tugas Akhir mahasiswa di base camp ICTWATCH.COM.
 +
* ICTWATCH.COM dan komunitas mendukung mereka (perorangan / PEMDA) yang ingin melakukan trial / uji lapangan [[OpenBTS]].
 +
* Bekerjasama dan mendukung dengan lembaga pemerintah yang mau mendukung [[OpenBTS]] seperti KEMENRISTEK :)
 +
 +
Bukan mustahil jika ini dilakukan dengan konsisten dalam waktu 1-2 tahun kita akan mulai melihat [[SDM]] [[OpenBTS]] semakin banyak. Ini menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan industri peralatan telekomunikasi maupun operator telekomunikasi di Indonesia kemudian hari.
 +
 +
Tidak banyak negara di dunia yang mengadopsi teknologi [[OpenBTS]] untuk memberdayakan rakyat kecil agar`dapat membangun jaringan Telkom sendiri. Solusi ini jelas-jelas memungkinkan di kembangkannya jaringan selular yang sangat merakyat yang memenuhi Hak Asasi Manusia terutama di negara berkembang. Bukan mustahil jika suatu hari ini konsep [[OpenBTS]] dapat di terima, kita akan melihat banyak sekali operator kecil di pedesan dan Indonesia akan menjadi panutan dunia dalam mengembangkan TELKOM RAKYAT (People's Telco).
 +
 +
Bukan mustahil jika Duniapun Belajar pada Kita Bangsa Indonesia. Hanya mereka yang berfikiran picik yang akan menghalangi langkah pemandaian bangsa Indonesia.
 +
 +
Merdeka!!!
 +
 +
==Referensi==
 +
 +
* http://www.detikinet.com/read/2012/01/18/105858/1818530/398/siapa-bilang-open-bts-ilegal
 +
 +
==Pranala Menarik==
 +
 +
* [[OpenBTS]]
 +
* [[OpenBTS: Arsitektur secara umum]]
 +
 +
===Persiapan===
 +
 +
* [[USRP: High Precision Clock]]
 +
* [[USRP: Menyambungkan ClockTamer ke USRP1]]
 +
* [[USRP: Kalibrasi ClockTamer]]
 +
* [[USRP: ClockTamer Control Protocol]]
 +
* [[USRP: ClockTamer Flashing]]
 +
* [[USRP: Instalasi Board]]
 +
* [[OpenBTS: GIT Source Code]]
 +
* [[USRP: Rangkaian Board USRP]]
 +
* [[OpenBTS: Tethr untuk Bencana Alam]]
 +
* [[USRP: Tip Pemesanan]]
 +
 +
===Script===
 +
 +
* [[OpenBTS: Script Membuat GNURadio 3.4.2 di Ubuntu 13.04]]
 +
* [[OpenBTS: Script Membuat OpenBTS dan yate di Ubuntu 13.04]]
 +
* [[OpenBTS: Script Membuat OpenBTS 2.8.0 di RangeNetwork Dev Kit]]
 +
* [[OpenBTS: Script Membuat OpenBTS di RangeNetwork Dev Kit]]
 +
 +
===OpenBTS 2.6===
 +
 +
* [[GNURadio]]
 +
* [[GNURadio: Ubuntu Install]]
 +
* [[GNURadio: Menggunakan UHD]]
 +
* [[GNURadio: Ubuntu Install GNURadio 3.4.2]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[GNURadio: Ubuntu Install GNURadio 3.4.2 Clock 52MHz]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[GNURadio: Ubuntu 13.04 Install GNURadio 3.4.2 Clock 52MHz]] ''NOT RECOMMENDED''
 +
* [[GNURadio: Contoh Aplikasi]]
 +
* [[GNURadio: Spectrum Analizer GSM]]
 +
* [[GNURadio: Mengubah board RFX1800 menjadi RFX900]]
 +
* [[GNURadio: Programming Untuk Pemula]]
 +
* [[OpenBTS: Ubuntu Install]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[OpenBTS: Ubuntu Install OpenBTS 2.6 Clock 52MHz]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[OpenBTS: Ubuntu 13.04 Install OpenBTS 2.6 Clock 52MHz]] ''NOT RECOMMENDED''
 +
* [[OpenBTS: Konfigurasi]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[OpenBTS: Kalibrasi]]
 +
* [[OpenBTS: Konfigurasi Asterisk untuk OpenBTS]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[OpenBTS: Menjalankan smqueue]]
 +
* [[OpenBTS: Mengoperasikan BTS]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[OpenBTS: Tampilan di Nokia saat pakai OpenBTS]]
 +
* [[OpenBTS: Operasi 1800 MHz]]
 +
* [[OpenBTS: Beberapa Tips]]
 +
* [[OpenBTS: USRP2]]
 +
* [[OpenBTS: Amplifier]]
 +
* [[OpenBTS: SMS]]
 +
* [[AirProbe]]
 +
 +
===OpenBTS 2.8===
 +
 +
* [[GNURadio: Ubuntu 11.10 Install]] ''NOT RECOMMENED''
 +
* [[GNURadio: Ubuntu 11.10 instalasi menggunakan Repo]] ''NOT RECOMMENDED''
 +
* [[GNURadio: Download GNURadio]]
 +
* [[GNURadio: Install UHD]]
 +
* [[GNURadio: Ubuntu 11.10 Instal GNURadio 3.3.0]]
 +
* [[GNURadio: Ubuntu 12.10 Instal GNURadio 3.3.0]]
 +
* [[GNURadio: Ubuntu 12.10 Instal GNURadio 3.4.1]] ''NOT RECOMMENDED''
 +
* [[GNURadio: Ubuntu 11.10 Instal GNURadio 3.4.2]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[GNURadio: Ubuntu 12.04 Instal GNURadio 3.4.2]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[GNURadio: Ubuntu 12.04.1 Instal GNURadio 3.4.2]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[GNURadio: Ubuntu 12.10 Instal GNURadio 3.4.2]] ''NOT RECOMMENDED''
 +
* [[GNURadio: Ubuntu 13.04 Instal GNURadio 3.4.2]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[GNURadio: Ubuntu 11.10 Instal GNURadio 3.5.0]] ''NOT RECOMMENDED''
 +
* [[GNURadio: Ubuntu 11.10 Instal GNURadio 3.5.3.2]] ''NOT RECOMMENDED''
 +
* [[GNURadio: Ubuntu 11.10 Instal GNURadio 3.6.0]] ''NOT RECOMMENDED''
 +
* [[GNURadio: Ubuntu 11.10 Install dari GIT GNURadio]] ''NOT RECOMMENDED''
 +
* [[GNURadio: Ubuntu 11.10 cek USRP Daughter Board]]
 +
* [[GNURadio: UHD]] ''NOT RECOMMENDED''
 +
* [[GNURadio: UHD Image]] ''NOT RECOMMENDED''
 +
* [[GNURadio: UHD burn EEPROM RFX Board di USRP1]] ''NOT RECOMMENDED''
 +
* [[GNURadio: UHD Identifikasi Device]]
 +
* [[OpenBTS: Ubuntu 11.10 Install]]
 +
* [[OpenBTS: dari GIT ttsou]]
 +
* [[OpenBTS: 2.8 dari SVN Install]]
 +
* [[OpenBTS: 2.8 dari SVN Install Clock 52MHz]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[OpenBTS: 2.8 dari SVN Install Clock 52MHz di Ubuntu 12.10]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[OpenBTS: 2.8 dari SVN Install Clock 52MHz di Ubuntu 13.04]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[OpenBTS: 2.8 dari SVN 2.8.0 Install Clock 52MHz di Ubuntu 13.04]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[OpenBTS: 2.8 dari SVN Install Clock 52MHz dengan UHD tanpa GNURadio]] ''NOT RECOMMENDED''
 +
* [[OpenBTS: 2.8 Edit User di sqlite3.db]] '''RECOMMEND'''
 +
* [[OpenBTS: Yate Softswitch]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[OpenBTS: Yate Softswitch install Ubuntu 12.10]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[OpenBTS: Yate Softswitch install Ubuntu 13.04]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[OpenBTS: Yate Config Test]]
 +
* [[OpenBTS: 2.8 Instalasi Real Time Asterisk]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[OpenBTS: 2.8 Menjalankan]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[OpenBTS: 2.8 Konfigurasi]]
 +
* [[OpenBTS: 2.8 Konfigurasi Cognitive Radio Elsabagh]]
 +
* [[OpenBTS: 2.8 Konfigurasi Subscriber Registery]]
 +
* [[OpenBTS: Database SQLite]]
 +
* [[OpenBTS: Set SQLite Subscriber Registry secara manual]]
 +
* [[OpenBTS: FreeSWITCH]]
 +
 +
===Multi OpenBTS 2.8===
 +
 +
* [[OpenBTS: Pola Multi OpenBTS]] '''RECOMMENDED'''
 +
* [[Multi OpenBTS: Catatan Konfigurasi]] '''RECOMMENDED'''
 +
 +
===OpenBTS 3.1.x===
 +
 +
* [[OpenBTS: Install UHD untuk USRP1]]
 +
* [[OpenBTS: UHD Identifikasi Device]]
 +
* [[OpenBTS: OpenBTS 3.1.3 Compile]] '''Tidak bisa untuk USRP1'''
 +
* [[OpenBTS: Yate Compile]]
 +
 +
===Ettus E110===
 +
 +
* [[OpenBTS: E110 Cara Login]]
 +
* [[OpenBTS: E110 Install Image di MicroSD]] '''*RECOMMENDED*'''
 +
* [[OpenBTS: E110 Cek Daughter Board]]
 +
* [[OpenBTS: E110 Mengubah Master Clock]]
 +
* [[OpenBTS: E110 Kalibrasi Clock]]
 +
* [[OpenBTS: E110 Konfigurasi Jaringan]]
 +
* [[OpenBTS: E110 Bekerja dengan opkg]]
 +
* [[OpenBTS: E110 Instalasi iptables]]
 +
* [[OpenBTS: E110 GNURadio]]
 +
* [[OpenBTS: E110 Compile UHD]] ''Not Recommended''
 +
* [[OpenBTS: E110 Compile UHD dari Release Bukan git]] ''Not Recommended''
 +
* [[OpenBTS: E110 UHD burn EEPROM RFX Board]] ''Not Recommended''
 +
* [[OpenBTS: E110 Install UHD Image]] ''Not Recommended''
 +
* [[OpenBTS: E110 Instalasi OpenBTS]]
 +
* [[OpenBTS: E110 Instalasi OpenBTS 2.6]] ''NOT RECOMMENDED''
 +
* [[OpenBTS: E110 Instalasi OpenBTS 2.8 untuk MultiBTS]] '''*RECOMMENDED*'''
 +
* [[OpenBTS: E110 Yate Softswitch]]
 +
 +
===Ettus N210===
 +
 +
* [[OpenBTS: N210 Instalasi GPSDO Kit]]
 +
* [[OpenBTS: N210 GNURadio]]
 +
* [[OpenBTS: N210 GNURadio 3.7.0]]
 +
* [[OpenBTS: N210 Instalasi OpenBTS]]
 +
* [[OpenBTS: N210 Instalasi Yate]]
 +
* [[OpenBTS: N210 Yate Config Test]]
 +
* [[OpenBTS: N210 Burn Firmware]]
 +
 +
===RangeNetworks===
 +
 +
* [[OpenBTS: RangeNetwork Default Setting]]
 +
* [[OpenBTS: RangeNetwork Compile GNURadio UHD]]
 +
* [[OpenBTS: RangeNetwork Compile]]
 +
* [[OpenBTS: RangeNetwork Compile OpenBTS 3.1.3]] '''*RECOMMENDED*'''
 +
* [[OpenBTS: RangeNetwork Yate Compile]] '''*RECOMMENDED*'''
 +
* [[OpenBTS: RangeNetwork Web Interface]]
 +
* [[OpenBTS: RangeNetwork Trunk ke Asterisk Lain]]
 +
* [[VoIP: Trunk]]
 +
 +
 +
===GPRS===
 +
 +
* [[OpenBTS: GPRS]]
 +
* [[OpenBTS: GPRS Konfigurasi]]
 +
* [[OpenBTS: GPRS untuk dibelakang Router dengan NAT]]
 +
 +
===Briker OpenBTS===
 +
 +
* [[OpenBTS: Briker]]
 +
 +
===FreeSWITCH OpenBTS===
 +
 +
* [[OpenBTS: FreeSWITCH]]
 +
 +
===Power Amplifier===
 +
 +
* [[Driver 900MHz]]
 +
* [[Power Amplifier 900MHz]]
 +
* [[Duplexer]]
 +
* [[OpenBTS: Menaikan Jangkauan OpenBTS]]
 +
 +
===Lain Lain===
 +
 +
* [[OpenBTS: Materi Magang di ICTWATCH]]
 +
* [[OpenBTS: Seminar Outline]]
 +
* [[OpenBTS: Workshop Outline]]
 +
* [[Membuat Base Station GSM Open Source]]
 +
* [[Teknologi Selular]]
 +
* [[GSM: Daftar Channel Frekuensi]]
 +
* [[Wireless Internet]]
 +
* [[OpenBSC]]
 +
* [[AirProbe]]
 +
* [[Base station subsystem]]
 +
* [[GSM]]
 +
* [[Asterisk]]
 +
* [[Mobile phone]]
 +
 +
===Catatan Legal dan Pendukung===
 +
 +
* [[Siapa Bilang OpenBTS Ilegal?]]
 +
* [[OpenBTS: Catatan MNC dan MCC Indonesia]]
 +
* [[OpenBTS: Catatan MNC dan MCC COOL]]
 +
* [[OpenBTS : Alokasi Frekuensi Operator GSM Indonesia]]
 +
* [[GSM: Daftar Channel Frekuensi]]
 +
 +
===Catatan Sejarah===
 +
 +
* [[2011/04/30 - Workshop OpenBTS Pertama di Indonesia dilakukan di Univ Gajah Putih Takengon Aceh Tengah]]
 +
* [[OpenBTS: Daftar Workshop atau Seminar yang pernah dilakukan]]
 +
* [[OpenBTS: Daftar Artikel di Media]]
 +
* [[OpenBTS: Permohonan Kanal dan DID untuk OpenBTS]]
 +
* [[OpenBTS: 2013/02/19 - OpenBTS TelkomSel Mengudara di Muscat Oman]]
 +
* [[OpenBTS: Beroperasi di Papua]]
 +
 +
===Dokumentasi Video===
 +
 +
* http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2012/10/14/14624/212/Teknologi-BTS
 +
* http://youtu.be/8ogOcUSpINU (1/6)
 +
* http://youtu.be/F5d7HGuhppk (2/6)
 +
* http://youtu.be/90Jgq6bOgrQ (3/6)
 +
* http://youtu.be/cNkx_qNqdfc (4/6)
 +
* http://youtu.be/6LCuoeI57ak (5/6)
 +
* http://youtu.be/-dEqcHoIlYk (6/6)
 +
* http://www.youtube.com/watch?v=Ff_rw4kAOZg&feature=share
 +
 +
===Perjuangan OpenBTS===
 +
 +
* http://www.technologyreview.com/news/522371/how-remote-places-can-get-cellular-coverage-by-doing-it-themselves/?utm_campaign=socialsync&utm_medium=social-post&utm_source=twitter
 +
 +
  
−
==Adopsi oleh Operator / PEMDA==
+
[[Category: Wireless]]
 +
[[Category: Selular]]

Latest revision as of 08:54, 16 February 2014

Heran, regulator di Indonesia itu naif apa zalim ya? Sampai berani bilang sebuah teknologi yang sifatnya netral sebagai barang ilegal. Ibarat pisau, apakah pisau ilegal? jelas pisau bukan barang ilegal kan? Hal yang sama dengan OpenBTS, ini adalah sebuah teknologi bahkan bisa digunakan oleh Operator selular biasa. Lho koq disebut ilegal?

Akibat pernyataan seperti itu lumayan fatal dan membuat kita miris, seperti,

  • Beberapa mahasiswa takut tugas akhir OpenBTS karena takut di tangkap aparat barangkali?
  • Beberapa dosen di perguruan MELARANG mahasiswa-nya untuk tugas akhir OpenBTS.

Bisa jadi kalau kebablasan ini dibiarkan, bukan mustahil lama kelamaan bangsa ini jadi bodoh karena teknologi "break through" mungkin akan di anggap Najis & Haram!

Mungkin kebanyakan Regulator, komentarnya tidak jauh dari “Rakyat WAJIB tunduk peraturan, WAJIB minta ijin, WAJIB bayar pajak, WAJIB punya lisensi, WAJIB A, WAJIB B, WAJIB C diluar itu ILEGAL”. Tidak banyak regulator yang memberdayakan, seperti, “Rakyat HAK anda menjadi pandai, HAK memperoleh informasi, HAK akses telekomunikasi, HAK A, HAK B, HAK C”. Lebih keren lagi kalau Regulator berani bicara, “Silahkan kami di tuntut kalau tidak bisa memenuhi HAK ASASI MANUSIA dan HAK RAKYAT”

Aturan Buatan Manusia Bukan TUHAN!

Yang lebih mengerikan lagi, Regulator di Indonesia sering kali melihat "aturan" seperti sesuatu yang fix yang dibuat oleh TUHAN. Aturan adalah harga mati, tidak bisa di tawar dengan alasan ini di atur secara internasional dll.


Yang lebih menyedihkan lagi, sering sekali Regulator BERSEMBUNYI di balik aturan, ini terutama terjadi saat debat publik (terus terang saya paling sebel kalau debat dengan birokrat / regulator model ini). Seakan-akan aturan itu SESUATU banget.


Padahal kenyataan hidup di dunia ini

  • Aturan itu buatan manusia, tidak ada buatan manusia yang sempurna.
  • Aturan biasanya dibuat untuk tujuan tertentu. Tujuan tersebut belum tentu berpihak pada rakyat banyak, kadang lebih berpihak pada operato / investor / pendapatan negara.
  • Aturan karena keterbatasan asumsi & pengetahuan pembuatnya, bisa salah dengan berjalannya waktu.
  • Aturan itu di jamin cepat kadaluarsa apalagi di dunia teknologi yang perkembangannya demikian cepat,
  • Aturan BISA berubah dan diubah oleh kita, contoh Kisah Pembebasan Frekuensi 2.4GHz di Indonesia.


Biasanya seorang teknokrat (bukan birokrat) & negarawan yang baik akan tanggap terhadap perubahan ini supaya bisa semaksimal mungkin dapat di eksploitasi manfaatnya bagi kesejahteraan bangsa. Hanya saja, nampaknya, kebanyakan pemegang pemerintahan hari ini bukan kategori ini.


Penggunaan OpenBTS di Operator Selular Indonesia

Penggunaan OpenBTS di Operator Selular di Indonesia tidak masalah secara teknologi. Yang perlu dilakukan minimal

  • OpenBTS berbicara menggunakan protokol SIP, yang digunakan di softswitch.
  • Interkoneksi softswitch openbts ke softswitch selular. skenario ini, jika openbts menggunakan softswitch lokal.
  • OpenBTS secara langsung menggunakan softswitch operator selular.
  • OpenBTS menggunakan Teknologi ENUM untuk penomoran, teknologi ini merupakan bagian dari teknologi 4G yang mungkin belum di implementasikan dengan baik oleh operator telekomunikasi di Indonesia sekarang.

Dari sisi regulasi, kemungkinan hanya harus type approval peralatan OpenBTS sesuai peraturan yang ada.

Jelas disini bahwa untuk keperluan Operator Selular, OpenBTS secara prinsip hanya masalah interkoneksi antara jaringan konvensional dengan jaringan OpenBTS yang agak beda sedikit arsitekturnya.


Peluang OpenBTS di Undang Undang

Apakah OpenBTS ilegal untuk komunitas & masyarakat?

Itu barangkali pertanyaan yang paling mendasar yang banyak dicari orang. Padahal jelas-jelas menurut Universal Declaration of Human Rights en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights, tertulis dengan jelas di 

Article 19
Everyone has the right to freedom of opinion and expression;
this right includes freedom to hold opinions without interference
and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 26 (1) Everyone has the right to education.

Jelas bahwa akses pada informasi dan pengetahuan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Jika ada negara yang tidak memenuhi hak tersebut pada rakyatnya, maka sebetulnya negara tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).


Mari kita mengacu ke Undang Undang Telekomunikasi tepatnya UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Perhatikan baik-baik semangat yang ada dari UU Telekomunikasi di pasal 3 yang bunyinya. 

Pasal 3
Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa,
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,
mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Kenyataan hidup di republik ini,

  • Apakah jaringan telekomunikasi di Indonesia sudah adil dan merata?
  • Apakah sinyal GSM di Indonesia sudah adil dan merata?
  • Apakah harga akses jaringan di Indonesia sudah adil dan merata?

Kalau jawabannya TIDAK, maka sebetulnya pemerintah yang memberikan ijin kepada operator telekomunikasi telah gagal menjalankan fungsinya yang di amanatkan pada Pasal 3 UU Telekomunikasi. Yang agak mengerikan sebetulnya pemerintah telah melanggar Hak Asasi Manusia.


Padahal kalau kita baca lebih lanjut Undang Undang Telekomunikasi sebetulnya ada kunci yang sangat menarik, perhatikan baik-baik pasal 30 khususnya yang di bold, 

Pasal 30

(1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau
penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan
akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a,
dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa
telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a dan huruf b setelah mendapat izin Menteri.

(2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau
penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan
akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat
melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau
jasa telekomunikasi.

(3) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Jadi jelas jika penyelenggara jaringan maupun jasa belum dapat menyediakan akses ke daerah tertentu, maka Penyelenggara telekomunikasi khusus DAPAT menyelenggarakan jaringan telekomunikasi

Perhatikan baik-baik Pasal 30 ayat 2, infrastruktur yang dibuat oleh jaringan telekomunikasi khusus tidak bisa semena-mena disingkirkan di kemudian hari.


Pertanyaannya, siapakah penyelenggara telekomunikasi khusus ini? apa syaratnya? ini di jelaskan di Pasal 8 Undang Undang Telekomunikasi. Perhatikan baik-baik kalimat yang di bold, 


Pasal 8

(1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan
jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh badan
hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
  a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  c. badan usaha swasta; atau
  d. koperasi.

(2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh:
  a. perseorangan;
  b. instansi pemerintah;
  c. badan hukum' selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan
  atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

disini jelas sekali di mungkinkan perorangan maupun badan hukum lainnya membuat jaringan telekomunikasi terutama di daerah yang tidak ada infrastruktur telekomunikasinya.


Peluang OpenBTS di PP KOMINFO

Argumentasi dari regulator biasanya, tadikan hanya di Undang Undang, Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menterinya mana? Mari kita lihat bersama Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Terus terang, tampaknya si pembuatan Keputusan Menteri membuat sesuatu yang tidak konsisten. Tapi pada prinsip-nya peluang untuk rakyat membuat sendiri jaringan tetap ada. Mari kita simak bersama.

Kuncinya ada di Pasal 6, perhatikan kalimat yang di bold, 


Pasal 6
(1) Dalam hal tidak tersedia jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),
penyelenggara jasa telekomunikasi dapat membangun jaringan telekomunikasi.

(2) Jaringan telekomunikasi yang dibangun oleh penyelenggara jasa telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang disewakan kepada pihak lain.


Jelas di Pasal 6 ayat 1, jika tidak tersedia jaringan telekomunikasi, maka penyelenggara jasa telekomunikasi dapat membangun jaringan telekomunikasi. Jadi non-operator telekomunikasi dapat membangun jaringan telekomunikasi asal mempunyai lisensi jasa telekomunikasi.

Sementara di UU Telekomunikasi lebih jelas bahwa perorangan atau badan hukum non-penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dapat membuat jaringan telekomunikasi di daerah yang tidak ada jaringannya. Agak bertentangan sebetulnya, mungkin penulis keputusan menteri lupa. Biasalah.


Pertanyaan selanjutnya, siapakah? apakah penyelenggara jasa telekomunikasi itu? Perhatian baik-baik Pasal 3 s/d 5 berikut, 

Pasal 3
(1) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas:
    a. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
    b. Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;
    C. Penyelenggaraan jasa multimedia.

(2) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
dan huruf c dapat dilakukan secara jual kembali.

Pasal 4
Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
merupakan penyelenggaraan yang jumlah penyelenggaranya tidak dibatasi.

Pasal 5
(1) Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi
menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

(2) Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menggunakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.


Dari ke tiga (3) jenis penyelenggara jasa telekomunikasi, yang cocok untuk OpenBTS adalah penyelenggara jasa telephoni dasar. Untuk lebih jelasnya kita simak Pasal 14 yang bunyinya 

Pasal 14
(1) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar diselenggarakan oleh:
   a. penyelenggara jaringan tetap lokal;
   b. penyelenggara jaringan bergerak seluier;
   c. penyelenggara jaringan bergerak satelit; atau
   d. penyelenggara radio trunking.

(2) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar dapat diselenggarakan oleh
selain penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
wajib mendapat izin dari Menteri.

Jelas bahwa penyelenggara jasa teleponi dasar dapat dilakukan oleh non-operator asal ada ijin Menteri. Jadi secara prinsip rakyat Indonesia bisa mengoperasikan OpenBTS memang yang agak rewel harus pakai ijin menteri untuk memperoleh ijin penyelenggaraan jasa teleponi dasar. Semoga Pak Menteri tidak akan pegal tangannya untuk menanda tangani ijin penyelenggaraan jasa teleponi dasar bagi ribuan desa yang tidak ada sinyal.

Mari kita cermati lebih dekat cara Regulator Mengalokasi kan frekuensi khususnya GSM di Indonesia.

Alokasi Frekuensi GSM

Alokasi frekuensi sebetulnya dapat di lakukan berdasarkan

  • lokasi / wilayah yang sifatnya spatial.
  • band / frekuensi.

Sayangnya karena keterbatasan teknologi informasi yang ada di pemerintah tampaknya alokasi frekuensi hanya berdasarkan band / frekuensi saja.

Khususnya untuk GSM alokasi frekuensi yang ada di kutip dari julitra.wordpress.com/2009/01/24/melihat-kembali-alokasi-frekuensi-operator-gsm/ adalah sebagai berikut

BAND GSM900

GSM900 AWAL AKHIR AWAL AKHIR AWAL AKHIR
Downlink 935 945 945 952.5 952.5 960
Uplink 890 900 900 907.5 907.5 915
ARFCN 0 50 50 87.5 87.5 125
Koreksi Downlink 935.2 944.8 945.2 952.4 952.6 959.8
Koreksi Uplink 890.2 899.8 900.2 907.4 907.6 914.8
Koreksi ARFCN 1 49 51 87 88 124
Operator INDOSAT TELKOMSEL XL


BAND 1800

DCS1800 AWAL AKHIR AWAL AKHIR AWAL AKHIR AWAL AKHIR
Downlink 1805 1812.5 1812.5 1817.5 1817.5 1825 1825 1840
Uplink 1710 1717.5 1717.5 1722.5 1722.5 1730 1730 1745
ARFCN 511 548.5 548.5 573.5 573.5 611 611 686
Koreksi Downlink 1805.2 1812.4 1812.6 1817.4 1817.6 1824.8 1825.2 1839.8
Koreksi Uplink 1710.2 1717.4 1717.6 1722.4 1722.6 1729.8 1730.2 1744.8
Koreksi ARFCN 512 548 549 573 574 610 612 686
Operator XL INDOSAT TELKOMSEL AXIS


DCS1800 AWAL AKHIR AWAL AKHIR AWAL AKHIR AWAL AKHIR
Downlink 1840 1845 1845 1860 1860 1870 1870 1880
Uplink 1745 1750 1750 1765 1765 1775 1775 1785
ARFCN 686 711 711 786 786 836 836 886
Koreksi Downlink 1840.2 1844.8 1845.2 1859.8 1860.2 1869.8 1870.2 1878.8
Koreksi Uplink 1745.2 1749.8 1750.2 1764.8 1765.6 1774.8 1775.2 1784.8
Koreksi ARFCN 687 710 712 785 787 835 837 885
Operator TELKOMSEL INDOSAT TELKOMSEL THREE


Kesimpulan Alokasi Frekuensi GSM

Kesalahan fatal pemerintah adalah, seluruh alokasi frekuensi GSM sudah di alokasikan ke Operator untuk memberikan layanan ke seluruh republik Indonesia. Konsekuensinya operator selular WAJIB memberi sinyal sampai ke desa-desa terpencil maupun puncak-puncak gunung yang secara ekonomis tidak menguntungkan.


Masalahnya jelas terjadi pada wilayah yang tidak ada sinyal seperti

  • Daerah Pedesaan
  • Daerah Rural
  • Daerah Gunung
  • Daerah Perbatasan
  • Daerah yang terkena bencana alam.


Apakah Hak Asasi Manusia rakyat desa harus di korbankan? Beberapa alternatif solusi,

  • Perlu kebijakan alokasi frekuensi yang sifatnya spatial berdasarkan wilayah.
  • Operator dituntut membangun infrastruktur di wilayah yang tidak menguntungkan.
  • Pemanfaatan Universal Service Obligation (yang naga-naganya implementasinya banyak yang menyimpang / tidak berhasil dengan baik katanya).
  • Rakyat membangun di wilayah yang tidak ada sinyal. Sesuai dengan peluang yang diberikan oleh UU Telekomunikasi maupun KEPMEN 21/2001.


Diantara pilihan yang ada OpenBTS bisa menjadi solusi utama bagi berbagai alternatif yang ada. Jika pemerintah tidak sanggup atau tidak mau pusing, lebih baik berikan ijin pada rakyat untuk membangun sendiri.

Alternatif Startegi Pergerakan OpenBTS di ICTWATCH.COM dan komunitas

Berdasarkan pengalaman perjuangan pembebasan frekuensi 2.4GHz yang makan waktu belasan tahun, korban akan banyak berjatuhan jika kita memilih jalan yang sangat frontal untuk mengubah kebijakan. Maklum, atas nama kepentingan negara, para penguasa negeri ini di sahkan untuk memobilisasi aparat untuk membrangus rakyat yang nakal


Untuk memenangkan pertempuan modern secara umum dapat dilihat dalam 3 lini, yaitu

  • Bertumpu pada power, kekuasaan, jabatan, kedudukan.
  • Bertumpu pada uang, investasi, operator, bisnis, usaha
  • Bertumpu pada rakyat, massa


Terus terang ICTWATCH.COM dan komunitas tidak mempunyai power dan uang, oleh karenanya ICTWATCH.COM dan komunitas mau tidak mau tidak ada pilihan harus bertumpu pada rakyat dan massa. Dalam bahasa keren-nya People's Power'

Strategis Taktis Bertumpu pada People's Power

Strategi Taktis untuk menggalang massa yang besar dengan dana seminimal mungkin adalah memandaikan rakyat secara swadaya masyarakat. Ini adalah jalan yang paling aman, paling elegan kaum penguasa, aparat bahkan operator akan segan pada mereka yang mengambil jalur ini.


Langkah real yang sederhana antara lain adalah,

  • Membuat / mendukung artikel, e-book, buku, wiki tentang OpenBTS
  • Memberikan roadshow / workshop di daerah, kampus, sekolah.
  • Partisipasi aktif di talkshow di media cetak, online, radio, televisi tentang regulasi telekomunikasi khsusunya OpenBTS.
  • Partisipasi aktif di berbagai forum online, mailing list, twitwar sekitar regulasi telekomunikasi dan OpenBTS.
  • ICTWATCH.COM dan komunitas mendukung mereka yang ingin Kerja Praktek, PKL tentang OpenBTS
  • ICTWATCH.COM memberikan tempat dan dukungan Tugas Akhir mahasiswa di base camp ICTWATCH.COM.
  • ICTWATCH.COM dan komunitas mendukung mereka (perorangan / PEMDA) yang ingin melakukan trial / uji lapangan OpenBTS.
  • Bekerjasama dan mendukung dengan lembaga pemerintah yang mau mendukung OpenBTS seperti KEMENRISTEK :)

Bukan mustahil jika ini dilakukan dengan konsisten dalam waktu 1-2 tahun kita akan mulai melihat SDM OpenBTS semakin banyak. Ini menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan industri peralatan telekomunikasi maupun operator telekomunikasi di Indonesia kemudian hari.

Tidak banyak negara di dunia yang mengadopsi teknologi OpenBTS untuk memberdayakan rakyat kecil agar`dapat membangun jaringan Telkom sendiri. Solusi ini jelas-jelas memungkinkan di kembangkannya jaringan selular yang sangat merakyat yang memenuhi Hak Asasi Manusia terutama di negara berkembang. Bukan mustahil jika suatu hari ini konsep OpenBTS dapat di terima, kita akan melihat banyak sekali operator kecil di pedesan dan Indonesia akan menjadi panutan dunia dalam mengembangkan TELKOM RAKYAT (People's Telco).

Bukan mustahil jika Duniapun Belajar pada Kita Bangsa Indonesia. Hanya mereka yang berfikiran picik yang akan menghalangi langkah pemandaian bangsa Indonesia.

Merdeka!!!

Referensi

Pranala Menarik

Persiapan

Script

OpenBTS 2.6

OpenBTS 2.8

Multi OpenBTS 2.8

OpenBTS 3.1.x

Ettus E110

Ettus N210

RangeNetworks


GPRS

Briker OpenBTS

FreeSWITCH OpenBTS

Power Amplifier

Lain Lain

Catatan Legal dan Pendukung

Catatan Sejarah

Dokumentasi Video

Perjuangan OpenBTS

Retrieved from "https://onnocenter.or.id/wiki/index.php?title=Siapa_Bilang_OpenBTS_Ilegal%3F&oldid=39684"