Difference between revisions of "Panduan Kebangsaan: Pendidikan dan Teknologi Informasi"
Jump to navigation
Jump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) |
Onnowpurbo (talk | contribs) |
||
Line 34: | Line 34: | ||
** Pabrikan HP bekerjasama untuk kurikulum teknologi HP di kampus-kampus. | ** Pabrikan HP bekerjasama untuk kurikulum teknologi HP di kampus-kampus. | ||
* '''kemandirian''' - Tambahkan pada kebijakan Universal Service Obligation (USO) operator telekomunikasi agar men-zakat-kan akses Internet untuk sekolah di Indonesia. Saat ini ada sekitar 220.000 sekolah, 45+ juta siswa, 3 juta guru di Indonesia. Ada sekitar 60 juta pengguna Internet di Indonesia. Dengan zakat 220.000 sambungan Internet (< 0.5% akses) ke sekolah? Bukan mustahil kita melihat 45+ juta (>20%) bangsa Indonesia menjadi IT literate? | * '''kemandirian''' - Tambahkan pada kebijakan Universal Service Obligation (USO) operator telekomunikasi agar men-zakat-kan akses Internet untuk sekolah di Indonesia. Saat ini ada sekitar 220.000 sekolah, 45+ juta siswa, 3 juta guru di Indonesia. Ada sekitar 60 juta pengguna Internet di Indonesia. Dengan zakat 220.000 sambungan Internet (< 0.5% akses) ke sekolah? Bukan mustahil kita melihat 45+ juta (>20%) bangsa Indonesia menjadi IT literate? | ||
+ | * '''swadaya''' - Secara teknologi membuat & mengoperasikan sentral telepon & konfigurasi nomor +62 sangat mudah, murah & sederhana sekali. | ||
+ | ** Berikan ijin rakyat untuk mengoperasikan sentral telepon sendiri berbasis SIP. | ||
+ | ** Berikan alokasi kode area di bawah nomor +62 untuk rakyat. | ||
+ | * '''swadaya''' - Harga BTS Selular komersial Rp. 1.5-3M, harga OpenBTS dengan kemampuan yang sama sekitar Rp. 150 juta. Kebijakan agar rakyat dapat berkomunikasi dengan murah: | ||
+ | ** Ijinkan rakyat untuk mengoperasikan OpenBTS sendiri. | ||
+ | ** Beri alokasi kanal (ARFCN) no. 50, 611, 686, 711, 786, 836 dan 3 lagi ARFCN di band 900MHz untuk OpenBTS rakyat. |
Revision as of 05:53, 5 April 2013
Visi (keyword)
- kemandirian - contoh, tidak tergantung pada vendor luar.
- swadaya - contoh, masyarakat invest dana sendiri untuk keperluan sendiri.
- kuantitas - contoh, pemerataan hak pendidikan.
- kualitas - contoh, menaikan jumlah penulis buku / journal.
- keamanan - contoh, mengatasi penipuan / spam di SMS / Internet.
- produsen - contoh, mengijinkan rakyat membuat sendiri infrastruktur telekomunikasinya.
Strategi Secara Umum
- Pemerintah hanya perlu membuat kebijakan yang cerdas. Dalam banyak, hal khususnya yang berbasis teknologi informasi di rakyat, pemerintah sering kali tidak perlu mengeluarkan dana / uang (APBN). Tapi harus cerdas dalam membuat kebijakan strategis.
- Kebijakan perlu di tune, agar lebih menguntungkan rakyat banyak, bukan vendor / pabrikan saja.
Pendidikan
- kuantitas - Saat ini per tahun ada sekitar 5 juta anak masuk SD. Sementara perguruan tinggi di Indonesia hanya mampu menelurkan sekitar 650.000+ sarjana / tahun. Dengan keterbatasan APBN dll, perlu strategi agar bangsa ini menjadi bangsa S1 minimal, bukan bangsa SD. Misalnya:
- Membuat proses belajar mengajar tidak tergantung infrastruktur, misalnya, homeschooling? e-learning? pendidikan luar sekolah? lebih banyak vocational?
- Membuat ijazah tidak lagi tergantung sekolah, misalnya, paket A?, paket B?, paket C?, paket A / B / C online?
- Membeli semua hak cipta buku pelajaran Indonesia dengan harga layak dan menyebarkan dalam bentuk softcopy & mirror di berbagai server di OpenIX & IIX.
- kualitas - "Research University" hanya jargon? Para peneliti, perlu di tekan agar penelitian dapat langsung bermanfaat untuk rakyat banyak, misalnya:
- Objektif penilaian bukan sekedar dari journal ilmiah, tapi publikasi BUKU di masyarakat Indonesia.
- Membeli semua hak cipta buku Indonesia dengan harga layak dan menyebarkan dalam bentuk softcopy & mirror di berbagai server di OpenIX & IIX.
Teknologi Informasi
- kemandirian - Kibarkan Kembali Indonesia Goes Open Source (IGOS). Semua software yang didanai oleh NKRI harus open source. Source code harus di buka dan di simpan di repository publik di Internet.
- Konsekuensi closed source menjadikan overhead cost > US$ 300 juta / tahun di alirkan ke vendor di luar negeri.
- swadaya, kemandirian, produsen - Sifat teknologi - semakin hari semakin mudah, semakin murah, semakin user-friendly, semakin pandai. Konsekuensinya, sangat mudah untuk membuat infrastruktur sendiri, contoh ISP, RT/RW-net, HotSpot. Pertanyaannya - apakah rakyat di ijinkan (agar tanpa ijin / lisensi) dapat menggelar infastruktur sendiri ? FYI, ijin = overhead cost.
- kemandirian, produsen - Saat ini, lebih dari 180 juta SIM card terjual, pengguna HP lebih dari 120 juta. Kalau satu HP rata-rata seharga Rp. 300.000,- maka uang investasi yang ada dalam orde puluhan trilyun. Perlu strategi agar:
- Mewajibkan Pabrikan HP dengan tingkat penjualan tertentu relokasi pabrik ke Indonesia.
- Pabrikan HP bekerjasama untuk kurikulum teknologi HP di kampus-kampus.
- kemandirian - Tambahkan pada kebijakan Universal Service Obligation (USO) operator telekomunikasi agar men-zakat-kan akses Internet untuk sekolah di Indonesia. Saat ini ada sekitar 220.000 sekolah, 45+ juta siswa, 3 juta guru di Indonesia. Ada sekitar 60 juta pengguna Internet di Indonesia. Dengan zakat 220.000 sambungan Internet (< 0.5% akses) ke sekolah? Bukan mustahil kita melihat 45+ juta (>20%) bangsa Indonesia menjadi IT literate?
- swadaya - Secara teknologi membuat & mengoperasikan sentral telepon & konfigurasi nomor +62 sangat mudah, murah & sederhana sekali.
- Berikan ijin rakyat untuk mengoperasikan sentral telepon sendiri berbasis SIP.
- Berikan alokasi kode area di bawah nomor +62 untuk rakyat.
- swadaya - Harga BTS Selular komersial Rp. 1.5-3M, harga OpenBTS dengan kemampuan yang sama sekitar Rp. 150 juta. Kebijakan agar rakyat dapat berkomunikasi dengan murah:
- Ijinkan rakyat untuk mengoperasikan OpenBTS sendiri.
- Beri alokasi kanal (ARFCN) no. 50, 611, 686, 711, 786, 836 dan 3 lagi ARFCN di band 900MHz untuk OpenBTS rakyat.