Difference between revisions of "Panduan Kebangsaan: Pendidikan dan Teknologi Informasi"
Jump to navigation
Jump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) |
Onnowpurbo (talk | contribs) |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
** Membuat proses belajar mengajar tidak tergantung infrastruktur, misalnya, homeschooling? e-learning? pendidikan luar sekolah? lebih banyak vocational? | ** Membuat proses belajar mengajar tidak tergantung infrastruktur, misalnya, homeschooling? e-learning? pendidikan luar sekolah? lebih banyak vocational? | ||
** Membuat ijazah tidak lagi tergantung sekolah, misalnya, paket A?, paket B?, paket C?, paket A / B / C online? | ** Membuat ijazah tidak lagi tergantung sekolah, misalnya, paket A?, paket B?, paket C?, paket A / B / C online? | ||
| + | ** Membeli semua hak cipta buku pelajaran Indonesia dengan harga layak dan menyebarkan dalam bentuk softcopy & mirror di berbagai server di OpenIX & IIX. | ||
| − | * '''kualitas''' - "Research University" hanya jargon? | + | * '''kualitas''' - "Research University" hanya jargon? Para peneliti, perlu di tekan agar penelitian dapat langsung bermanfaat untuk rakyat banyak, misalnya: |
| − | + | ** Objektif penilaian bukan sekedar dari journal ilmiah, tapi publikasi '''BUKU''' di masyarakat Indonesia. | |
** Membeli semua hak cipta buku Indonesia dengan harga layak dan menyebarkan dalam bentuk softcopy & mirror di berbagai server di OpenIX & IIX. | ** Membeli semua hak cipta buku Indonesia dengan harga layak dan menyebarkan dalam bentuk softcopy & mirror di berbagai server di OpenIX & IIX. | ||
Revision as of 05:39, 5 April 2013
Visi (keyword)
- kemandirian - contoh, tidak tergantung pada vendor luar.
- swadaya - contoh, masyarakat invest dana sendiri untuk keperluan sendiri.
- kuantitas - contoh, pemerataan hak pendidikan.
- kualitas - contoh, menaikan jumlah penulis buku / journal.
- keamanan - contoh, mengatasi penipuan / spam di SMS / Internet.
Strategi Secara Umum
- Pemerintah hanya perlu membuat kebijakan yang cerdas. Dalam banyak, hal khususnya yang berbasis teknologi informasi di rakyat, pemerintah sering kali tidak perlu mengeluarkan dana / uang (APBN). Tapi harus cerdas dalam membuat kebijakan strategis.
- Kebijakan perlu di tune, agar lebih menguntungkan rakyat banyak, bukan vendor / pabrikan saja.
Pendidikan
- kuantitas - Saat ini per tahun ada sekitar 5 juta anak masuk SD. Sementara perguruan tinggi di Indonesia hanya mampu menelurkan sekitar 650.000+ sarjana / tahun. Dengan keterbatasan APBN dll, perlu strategi agar bangsa ini menjadi bangsa S1 minimal, bukan bangsa SD. Misalnya:
- Membuat proses belajar mengajar tidak tergantung infrastruktur, misalnya, homeschooling? e-learning? pendidikan luar sekolah? lebih banyak vocational?
- Membuat ijazah tidak lagi tergantung sekolah, misalnya, paket A?, paket B?, paket C?, paket A / B / C online?
- Membeli semua hak cipta buku pelajaran Indonesia dengan harga layak dan menyebarkan dalam bentuk softcopy & mirror di berbagai server di OpenIX & IIX.
- kualitas - "Research University" hanya jargon? Para peneliti, perlu di tekan agar penelitian dapat langsung bermanfaat untuk rakyat banyak, misalnya:
- Objektif penilaian bukan sekedar dari journal ilmiah, tapi publikasi BUKU di masyarakat Indonesia.
- Membeli semua hak cipta buku Indonesia dengan harga layak dan menyebarkan dalam bentuk softcopy & mirror di berbagai server di OpenIX & IIX.
Teknologi Informasi
- kemandirian - Kibarkan Kembali Indonesia Goes Open Source (IGOS). Semua software yang didanai oleh NKRI harus open source. Source code harus di buka dan di simpan di repository publik di Internet.
- swadaya & kemandirian - Sifat teknologi - semakin hari semakin mudah, semakin murah, semakin user-friendly, semakin pandai. Konsekuensinya, sangat mudah untuk membuat infrastruktur sendiri, contoh ISP, RT/RW-net, HotSpot. Pertanyaannya - apakah rakyat di ijinkan (agar tanpa ijin / lisensi) dapat menggelar infastruktur sendiri ? FYI, ijin = overhead cost.