Panduan Kebangsaan: Pendidikan dan Teknologi Informasi

Visi (keyword)

• kemandirian - contoh, tidak tergantung pada vendor luar.
• swadaya - contoh, masyarakat invest dana sendiri untuk keperluan sendiri.
• kuantitas - contoh, pemerataan hak pendidikan.
• kualitas - contoh, menaikan jumlah penulis buku / journal.
• keamanan - contoh, mengatasi penipuan / spam di SMS / Internet.
• produsen - contoh, mengijinkan rakyat membuat sendiri infrastruktur telekomunikasinya.

Strategi Secara Umum

• Pemerintah hanya perlu membuat kebijakan yang cerdas. Dalam banyak, hal khususnya yang berbasis teknologi informasi di rakyat, pemerintah sering kali tidak perlu mengeluarkan dana / uang (APBN). Tapi harus cerdas dalam membuat kebijakan strategis.
• Kebijakan perlu di tune, agar lebih menguntungkan rakyat banyak, bukan vendor / pabrikan saja.

Pendidikan

• kuantitas - Saat ini per tahun ada sekitar 5 juta anak masuk SD. Sementara perguruan tinggi di Indonesia hanya mampu menelurkan sekitar 650.000+ sarjana / tahun. Dengan keterbatasan APBN dll, perlu strategi agar bangsa ini menjadi bangsa S1 minimal, bukan bangsa SD. Misalnya:
  • Membuat proses belajar mengajar tidak tergantung infrastruktur, misalnya, homeschooling? e-learning? pendidikan luar sekolah? lebih banyak vocational?
  • Membuat ijazah tidak lagi tergantung sekolah, misalnya, paket A?, paket B?, paket C?, paket A / B / C online?
  • Membeli semua hak cipta buku pelajaran Indonesia dengan harga layak dan menyebarkan dalam bentuk softcopy & mirror di berbagai server di OpenIX & IIX.

• kualitas - "Research University" hanya jargon? Para peneliti, perlu di tekan agar penelitian dapat langsung bermanfaat untuk rakyat banyak, misalnya:
  • Objektif penilaian bukan sekedar dari journal ilmiah, tapi publikasi BUKU di masyarakat Indonesia.
  • Membeli semua hak cipta buku Indonesia dengan harga layak dan menyebarkan dalam bentuk softcopy & mirror di berbagai server di OpenIX & IIX.

Teknologi Informasi

• kemandirian - Kibarkan Kembali Indonesia Goes Open Source (IGOS). Semua software yang didanai oleh NKRI harus open source. Source code harus di buka dan di simpan di repository publik di Internet.
  • Konsekuensi closed source menjadikan overhead cost > US$ 300 juta / tahun di alirkan ke vendor di luar negeri.
• swadaya, kemandirian, produsen - Sifat teknologi - semakin hari semakin mudah, semakin murah, semakin user-friendly, semakin pandai. Konsekuensinya, sangat mudah untuk membuat infrastruktur sendiri, contoh ISP, RT/RW-net, HotSpot. Pertanyaannya - apakah rakyat di ijinkan (agar tanpa ijin / lisensi) dapat menggelar infastruktur sendiri ? FYI, ijin = overhead cost.
• kemandirian, produsen - Saat ini, lebih dari 180 juta SIM card terjual, pengguna HP lebih dari 120 juta. Kalau satu HP rata-rata seharga Rp. 300.000,- maka uang investasi yang ada dalam orde puluhan trilyun. Perlu strategi agar:
  • Mewajibkan Pabrikan HP dengan tingkat penjualan tertentu relokasi pabrik ke Indonesia.
  • Pabrikan HP bekerjasama untuk kurikulum teknologi HP di kampus-kampus.
• kemandirian - Tambahkan pada kebijakan Universal Service Obligation (USO) operator telekomunikasi agar men-zakat-kan akses Internet untuk sekolah di Indonesia. Saat ini ada sekitar 220.000 sekolah, 45+ juta siswa, 3 juta guru di Indonesia. Ada sekitar 60 juta pengguna Internet di Indonesia. Dengan zakat 220.000 sambungan Internet (< 0.5% akses) ke sekolah? Bukan mustahil kita melihat 45+ juta (>20%) bangsa Indonesia menjadi IT literate?