Difference between revisions of "Panduan Kebangsaan: Pendidikan dan Teknologi Informasi"
Jump to navigation
Jump to search
Onnowpurbo (talk | contribs) |
Onnowpurbo (talk | contribs) |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
* Pemerintah hanya perlu membuat kebijakan yang cerdas. Dalam banyak, hal khususnya yang berbasis teknologi informasi di rakyat, pemerintah sering kali tidak perlu mengeluarkan dana / uang ([[APBN]]). Tapi harus cerdas dalam membuat kebijakan strategis. | * Pemerintah hanya perlu membuat kebijakan yang cerdas. Dalam banyak, hal khususnya yang berbasis teknologi informasi di rakyat, pemerintah sering kali tidak perlu mengeluarkan dana / uang ([[APBN]]). Tapi harus cerdas dalam membuat kebijakan strategis. | ||
| − | * Kebijakan perlu di tune, agar lebih menguntungkan rakyat banyak, bukan vendor | + | * Kebijakan perlu di tune, agar lebih menguntungkan rakyat banyak, bukan vendor / pabrikan saja. |
==Pendidikan== | ==Pendidikan== | ||
Revision as of 05:21, 5 April 2013
Visi (keyword)
- kemandirian - contoh, tidak tergantung pada vendor luar.
- swadaya - contoh, masyarakat invest dana sendiri untuk keperluan sendiri.
- kuantitas - contoh, pemerataan hak pendidikan.
- kualitas - contoh, menaikan jumlah penulis buku / journal.
Strategi Secara Umum
- Pemerintah hanya perlu membuat kebijakan yang cerdas. Dalam banyak, hal khususnya yang berbasis teknologi informasi di rakyat, pemerintah sering kali tidak perlu mengeluarkan dana / uang (APBN). Tapi harus cerdas dalam membuat kebijakan strategis.
- Kebijakan perlu di tune, agar lebih menguntungkan rakyat banyak, bukan vendor / pabrikan saja.
Pendidikan
- kuantitas
Teknologi Informasi
- kemandirian - Kibarkan Kembali Indonesia Goes Open Source (IGOS). Semua software yang didanai oleh NKRI harus open source. Source code harus di buka dan di simpan di repository publik di Internet.