Komentar terhadap RUU Konvergensi - Revision history

Onnowpurbo: /* Contoh skenario yang menggelitik */

2016-01-24T06:43:31Z

Contoh skenario yang menggelitik

Onnowpurbo at 05:19, 24 January 2016

2016-01-24T05:19:25Z

Onnowpurbo at 02:45, 24 January 2016

2016-01-24T02:45:22Z

Onnowpurbo: /* Pertanyaan langsung untuk berbagai pasal, */

2016-01-24T02:31:57Z

Pertanyaan langsung untuk berbagai pasal,

Onnowpurbo: /* Pertanyaan langsung untuk berbagai pasal, */

2016-01-24T02:28:34Z

Pertanyaan langsung untuk berbagai pasal,

Onnowpurbo: /* Pertanyaan langsung untuk berbagai pasal, */

2016-01-24T02:27:08Z

Pertanyaan langsung untuk berbagai pasal,

Onnowpurbo at 02:26, 24 January 2016

2016-01-24T02:26:52Z

Onnowpurbo at 08:52, 23 January 2016

2016-01-23T08:52:15Z

Onnowpurbo: /* Beberapa Pertanyaan Menggelitik */

2016-01-23T08:51:55Z

Beberapa Pertanyaan Menggelitik

Onnowpurbo: /* Beberapa Pertanyaan Menggelitik */

2016-01-23T08:51:27Z

Beberapa Pertanyaan Menggelitik

@@ Line 13: / Line 13: @@
 Dengan semakin murah dan mudahnya teknologi, sebuah desa dapat membuat sendiri dan mengoperasikan jaringan telkom-nya bahkan selular-nya. Investasi yang di perlukan hanya sekitar Rp. 100 juta / desa dengan 1000 penduduk (atau sekitar Rp. 100.000 / penduduk) secara swadaya masyarakat. Apakah di ijinkan? Apakah alat buatan rakyat itu harus di sertifikasi dulu? Apakah setiap desa dari 70.000 desa harus meminta ijin? Bagaimana dengan alokasi kanal / frekuensi-nya? Apakah rakyat desa di ijinkan untuk mempunyai kode area sendiri, misalnya +625201234?
-Bayangkan jika dalam sebuah desa membangun "TV Digital" sendiri menggunakan teknologi streaming video open source yang gratisan. Seluruh desa dapat menonton "TV" baik secara sinkron maupun Video On Demand menggunakan teknologi yang dibuat sendiri. Penyebaran menggunakan jaringan berbasis IP, bisa menggunakan mesh Wifi dll. Studio alam di kembangkan sendiri oleh orang desa tersebut. Pertanyaannya, apakah harus ijin?
+Bayangkan jika dalam sebuah desa membangun "TV Digital" sendiri menggunakan teknologi streaming video open source yang gratisan. Seluruh desa dapat menonton "TV" baik secara sinkron maupun Video On Demand menggunakan teknologi yang dibuat sendiri. Penyebaran menggunakan jaringan berbasis IP, bisa menggunakan mesh Wifi dll. Studio alam di kembangkan sendiri oleh orang desa tersebut. Pertanyaannya, apakah harus ijin? Ijin yang mana - Ijin Penyelenggara Fasilitas Jaringan? Ijin Penyelenggara Layanan Jaringan? Ijin Penyedia Layanan Aplikasi? Ijin Penyedia Konten?
 ==Komentar Secara Umum==

← Older revision		Revision as of 05:19, 24 January 2016
Line 138:		Line 138:
	* Pasal 43, tentang kerahasian,		* Pasal 43, tentang kerahasian,
	** Bagaimana dengan operator yang melakukan penyadapan dalam rangka memblokir akses pengguna? apakah mereka melanggar hukum?		** Bagaimana dengan operator yang melakukan penyadapan dalam rangka memblokir akses pengguna? apakah mereka melanggar hukum?
		+
		+
		+
		+	==Referensi==
		+
		+	* https://www.facebook.com/notes/onno-w-purbo/komentar-tentang-ruu-konvergensi/10153918077866528

← Older revision		Revision as of 02:45, 24 January 2016
Line 2:		Line 2:

	Catatan: Dibuat dalam waktu 2 hari, karena permintaan mendadak sekali oleh DPD-RI.		Catatan: Dibuat dalam waktu 2 hari, karena permintaan mendadak sekali oleh DPD-RI.
		+
		+	==Sumber Download Naskah RUU Konvergensi==
		+
		+	* http://www.brti.or.id/download-dukumen/doc_download/50-rancangan-undang-undang-tentang-konvergensi
		+	* http://kombinasi.net/wp-content/uploads/1038_Draft-RUU-Konvergensi-Telematika.pdf

@@ Line 83: / Line 83: @@
 * Pasal 9-12 tentang penyelenggaraan,
 ** Apakah Google, Youtube, Whatsapp, Telegram, Facebook dll melanggar hukum?
 ** Bagaimana hukumnya rakyat yang memberikan layanan gratis di Internet?
 ** Saya menjalankan cyberlearning.web.id agar rakyat Indonesia dapat belajar gratis, apakah melanggar hukum?
@@ Line 100: / Line 103: @@
 * Pasal 24, tentang penomoran telepon
-** Mungkinkah rakyat punya alokasi nomor sendiri?
+** Mungkinkah rakyat / kampus / sekolah / kantor punya alokasi nomor sendiri?
 ** Mungkinkah TNI punya alokasi nomor telepon sendiri?
 ** Bagaimana hukumnya rakyat yang menjalankan server ENUM sendiri?

@@ Line 79: / Line 79: @@
 * Pasal 8 tentang Perijinan, bagaimana jika seseorang memberikan akses jaringan ke tetangganya? Bagaimana dengan RT/RW-net? Bagaimana dengan Network Sekolah? Bagaimana dengan IntraNet / Extranet perusahaan yang mengkaitkan satu Indonesia? Perlukah ijin menteri?
 * Pasal 9-12 tentang penyelenggaraan,
@@ Line 85: / Line 86: @@
 ** Saya menjalankan cyberlearning.web.id agar rakyat Indonesia dapat belajar gratis, apakah melanggar hukum?
 * Pasal 23 tentang orbit satelit, bagaimana dengan Express AM33 (96.0°E), MEASAT-5 (119.5°E), Express AM3 (140.0°E)? Bagaimana dengan satelit LEO, MEO? Apakah mereka melanggar hukum?
 * Pasal 24, tentang penomoran IP,
@@ Line 92: / Line 97: @@
 ** Bagamana dengan IP address fexxxxxx? 127.x.x.x? ::1? mau di atur juga?
 ** Bagaimana hukumnya rakyat yang menjalankan server DNS Sendiri?
 * Pasal 24, tentang penomoran telepon
@@ Line 98: / Line 104: @@
 ** Bagaimana hukumnya rakyat yang menjalankan server ENUM sendiri?
 ** Jika ada rakyat yang mengoperasikan sendiri sistem dengan nomor +62520xxxxx apakah melanggar hukum?
 * Pasal 25, tentang perangkat telematika,
@@ Line 104: / Line 111: @@
 ** Bagaimana hukumnya seseorang membuat sendiri sebuah sentral telepon menggunakan aplikasi asterisk / opensips / kamailio? Apakah melanggar hukum?
 ** Bagaimana hukumnya berbagai apps di PlayStore? Apakah harus di sertifikasi?
 * Pasal 27-28, tentang Tarif,
 ** Bagaimana dengan perlakuan tidak adil / tidak level playing oleh operator antara penjual pulsa elektronik dengan bank yang menjual pulsa?
 ** Bagaimana jika kita menelepon melalui Internet?
 * Pasal 36, tentang Layanan yang diutamakan,
 ** Bagaimana jika rakyat / masyarakat menyelenggarakan sendiri infrastruktur telekomunikasikan saat bencana? karena tidak ada sarana operator yang beroperasi?
 ** Bagaimana jika TNI menyelenggarakan infrastruktur-nya sendiri untuk ketahanan nasional?
 * Pasal 38, tentang Kewajiban Pelayanan Universal,
 ** Apakah pemerintah cukup effektif untuk menjadi pelaksana USO? saat ini ada trilyunan dana USO menumpuk karena tidak bisa di salurkan dengan baik.
 ** Bagaimana kalau pola USO di lakukan oleh rakyat / operator dan di audit oleh pemerintah? apakah mungkin?
 * Pasal 43, tentang kerahasian,
 ** Bagaimana dengan operator yang melakukan penyadapan dalam rangka memblokir akses pengguna? apakah mereka melanggar hukum?

← Older revision		Revision as of 08:52, 23 January 2016
Line 1:		Line 1:
	Oleh: Onno W. Purbo		Oleh: Onno W. Purbo
		+
	Catatan: Dibuat dalam waktu 2 hari, karena permintaan mendadak sekali oleh DPD-RI.		Catatan: Dibuat dalam waktu 2 hari, karena permintaan mendadak sekali oleh DPD-RI.

@@ Line 60: / Line 60: @@
 ==Beberapa Pertanyaan Menggelitik==
-Beberapa pertanyaan / isu yang tampaknya kurang di cover oleh RUU Konvergensi,
+===Beberapa pertanyaan / isu yang tampaknya kurang di cover oleh RUU Konvergensi,===
 * Bagaimana dengan masalah keterbukaan, keberagaman, kebebasan Berekspresi?
@@ Line 71: / Line 71: @@
 * Bagaimana dengan masalah Batasan Geografis, khususnya di dunia maya?
-Pertanyaan langsung untuk berbagai pasal,
+===Pertanyaan langsung untuk berbagai pasal,===
 * Pasal 8 tentang Perijinan, bagaimana jika seseorang memberikan akses jaringan ke tetangganya? Bagaimana dengan RT/RW-net? Bagaimana dengan Network Sekolah? Bagaimana dengan IntraNet / Extranet perusahaan yang mengkaitkan satu Indonesia? Perlukah ijin menteri?