View source for Komentar terhadap RUU Konvergensi

Oleh: Onno W. Purbo
Catatan: Dibuat dalam waktu 2 hari, karena permintaan mendadak sekali oleh DPD-RI.


==Contoh skenario yang menggelitik==

Dengan semakin murah dan mudahnya teknologi, sebuah desa dapat membuat sendiri dan mengoperasikan jaringan telkom-nya bahkan selular-nya. Investasi yang di perlukan hanya sekitar Rp. 100 juta / desa dengan 1000 penduduk (atau sekitar Rp. 100.000 / penduduk). Apakah di ijinkan? Apakah alat buatan rakyat itu harus di sertifikasi dulu? Apakah setiap desa dari 70.000 desa harus meminta ijin? Bagaimana dengan alokasi kanal / frekuensi-nya? Apakah rakyat desa di ijinkan untuk mempunyai kode area sendiri?

==Komentar Secara Umum==

* RUU Konvergensi dibuat oleh pakar Infrastruktur yang tidak menekuni masalah konten & teknologi policy / industri pendukung.
* RUU Konvergensi kental masalah perijinan dan setoran.
* RUU Konvergensi tampaknya akan mengalami kesulitan di bawa ke ranah Internet yang tidak mengenai batasan geografis.
* RUU Konvergensi kurang mewadahi media dan konten.
* RUU Konvergensi kurang mewadahi kemampuan SDM & Industri lokal Indonesia.

==Isu Besar==
* IP & Nama (domain) – tata kelola sempit.
* E-digital, Digital Economy, Cybersecurity dll – tata kelola luas.

 Akses , Local Loop, Last Mile.
 Keterbukaan, Keberagaman, Kebebasan Berekspresi.
 Keamanan vs. Privacy.
 Copyright.
 Netralitas Teknologi.
 Level Playing Field.

* Perlindungan Publik, Privasi, Kepemilikan Publik.
* Kualitas Content / Informasi (kualitas, keseimbangan informasi, penguasaan media)
* Batasan Geografis.

==Isu sempit==

* Pemerataan / Digital Divide (hak akses rakyat siapa yang akan menjamin?)
* Broadband
* Over The Top
* Pola Penyediaan Infrastruktur / Layanan (bagaimana kalau berbasis Masyarakat / Internet?).
* Demand Driven vs. Supply Driven vs. TKDN.


==Yang Di atur RUU Konvergensi==

* perizinan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi 
* pengaturan spektrum frekuensi radio 
* penomoran 
* standar kinerja operasi 
* standar kualitas layanan 
* biaya interkoneksi 
* kewajiban pelayanan umum 
* standar alat dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

==Level Penyedia==

* Penyelenggara Fasilitas Jaringan 
* Penyelenggara Layanan Jaringan 
* Penyedia Layanan Aplikasi 
* Penyedia Konten


==Beberapa Pertanyaan Menggelitik==

===Beberapa pertanyaan / isu yang tampaknya kurang di cover oleh RUU Konvergensi,===

* Bagaimana dengan masalah keterbukaan, keberagaman, kebebasan Berekspresi?
* Bagaimana dengan keamanan vs. privacy.
* Bagaimana dengan Copyright.
* Bagaimana dengan Netralitas Teknologi.
* Bagaimana dengan community based technology / network?
* Bagaimana dengan Perlindungan Publik, Privasi, Kepemilikan Publik.
* Bagaimana dengan kualitas Content / Informasi (kualitas, keseimbangan informasi, penguasaan media)?
* Bagaimana dengan masalah Batasan Geografis, khususnya di dunia maya?

===Pertanyaan langsung untuk berbagai pasal,===

* Pasal 8 tentang Perijinan, bagaimana jika seseorang memberikan akses jaringan ke tetangganya? Bagaimana dengan RT/RW-net? Bagaimana dengan Network Sekolah? Bagaimana dengan IntraNet / Extranet perusahaan yang mengkaitkan satu Indonesia? Perlukah ijin menteri?

* Pasal 9-12 tentang penyelenggaraan,
** Apakah Google, Youtube, Whatsapp, Telegram, Facebook dll melanggar hukum?
** Bagaimana hukumnya rakyat yang memberikan layanan gratis di Internet?
** Saya menjalankan cyberlearning.web.id agar rakyat Indonesia dapat belajar gratis, apakah melanggar hukum?

* Pasal 23 tentang orbit satelit, bagaimana dengan Express AM33 (96.0°E), MEASAT-5 (119.5°E), Express AM3 (140.0°E)? Bagaimana dengan satelit LEO, MEO? Apakah mereka melanggar hukum?

* Pasal 24, tentang penomoran IP,
** IP address mau di atur pemerintah?
** Bagaimana dengan IP address 192.168.x.x, 172.16.x.x, 10.x.x.x mau di atur juga?
** Bagamana dengan IP address fexxxxxx? 127.x.x.x? ::1? mau di atur juga?
** Bagaimana hukumnya rakyat yang menjalankan server DNS Sendiri?

* Pasal 24, tentang penomoran telepon
** Mungkinkan rakyat punya alokasi nomor sendiri?
** Bagaimana hukumnya rakyat yang menjalankan server ENUM sendiri?
** Jika ada rakyat yang mengoperasikan sendiri sistem dengan nomor +62520xxxxx apakah melanggar hukum?

* Pasal 25, tentang perangkat telematika,
** Bagaimana hukumnya jika saya memodifikasi perangkat wifi yang sudah di sertifikasi agar saya agar bisa menjangkau 50 km? Padahal hanya dengan mengganti dengan antenna yang juga sudah di sertifikasi.
** Apakah software termasuk kategori perangkat?
** Bagaimana hukumnya seseorang membuat sendiri sebuah sentral telepon menggunakan aplikasi asterisk / opensips / kamailio? Apakah melanggar hukum?
** Bagaimana hukumnya berbagai apps di PlayStore? Apakah harus di sertifikasi?

* Pasal 27-28, tentang Tarif,
** Bagaimana dengan perlakuan tidak adil / tidak level playing oleh operator antara penjual pulsa elektronik dengan bank yang menjual pulsa?
** Bagaimana jika kita menelepon melalui Internet?